REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERBASIS KEADILAN

Hartanto, Hartanto (2022) REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text Publikasi HARTANTO EDIYANTO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1. Hartanto 10302000192.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan re-konstruksi regulasi terkait tindak pidana menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik berbasis keadilan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yurudis normatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yaitu bahan hukum yang dikodifikasi. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, literatur, majalah, jurnal iImiah, makalah, hasil penelitian, opini para sarjana hukum, praktisi hukum . Bahan hukum terseier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa hasil sebagai berikut. Pertama, terdapat 2 (dua) undang-undang yang dapat digunakan untuk menghukum pelaku penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik yaitu KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat (1). Kedua, konstruksi regulasi belum berkeadilan karena: (1) Berita bohong (mengandung ketidakbenaran) yang menimbulkan kerugian konsumen dapat berlindung sebagai wanprestasi dan bukan penipuan, (2) kekosongan hukum terkait penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan produsen. Ketiga, Konstrukasi hukum terhadap pengaturan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi eleketronik sudah cukup bermakna, tetapi masih belum lengkap. Konstrukai hukum memerlukan peninjauan kembali terkait (1) potensi kasus yang berlindung sebagai wanprestasi, kejelasan konsepsi “berita bohong” serta lingkungan pengaturan tidak hanya konsumen tetapi produsen, serta strategi penegakan hukum, sistem pengendalian dan pemberdayaan hukum yang terintegrasi. Kata Kunci: berita bohong, transaksi elektronik, rekonstruksi regulasi, keadilan, sistem hukum

Actions (login required)

View Item