REKONSTRUKSI HUKUM KEBIJAKAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM PROSES PEMIDAAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Fristiansah, Gustiar (2022) REKONSTRUKSI HUKUM KEBIJAKAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM PROSES PEMIDAAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000190.pdf Download (3MB)
	Text GUSTIAR F.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial, dan melahirkan kesejahteraan social dan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis : (1) prinsip kebijakan criminal justice system dalam proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, (2) kelemahan-kelemahan kebijakan criminal justice system dalam proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika belum memenuhi nilai-nilai Pancasila, dan (3) merekonstruksi kebijakan criminal justice system terhadap proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang berbasis nilai keadilan Pancasila. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paradigma konstruktivisme yaitu mengkonstruksi kembali perlindungan hukum yang semula hanya melindungi pelaku tindak pidana maka di rekonstruksi kembali yang harus dilindungi anak sebagai pelaku tindak pidana nakotika dari tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Prinsip restorative justice dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di dalam implementasinya tentu perlu juga didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta peningkatan pemahaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani anak, serta Pengaturan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika merupakan komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak dengan meletakkan upaya Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). (2) Kelemahan kebijakan criminal justice system dalam proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, yaitu : (a) kelemahan pada tahap pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak (Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat, susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban, kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses restroratif justice, dan kurangnya pemahamanan masyarakat tentang proses restroratif justice serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya), (b) penerapan diversi hanya dapat dilakukan di penyidik, hal inilah yang membuat penuntut umum dan hakim jarang menerapkan diversi dalam tindak pidana narkotika, dan (3) Rekontruksi nilai memfokuskan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahangunaan narkotika, dengan merekons-truksi nilai kebijakan hukum terhadap perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana narkotik berbasis nilai Pancasila. Rekonstruksi sanski pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang direkontuksi yaitu, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 71, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (1). Kata Kunci : Rekonstruksi, Anak Pelaku Tindak Pidana, Narkotika

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	13 Sep 2023 06:25
Last Modified:	13 Sep 2023 06:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31058

Actions (login required)

View Item