REKONSTRUKSI REGULASI PELAYANAN JASA KEIMIGRASIAN BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi Tentang Regulasi Pelayanan Jasa Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Sumatera Utara)

Abdullah, Fauzi (2022) REKONSTRUKSI REGULASI PELAYANAN JASA KEIMIGRASIAN BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi Tentang Regulasi Pelayanan Jasa Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Sumatera Utara). Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000187.pdf Download (3MB)
	Text Publikasi FAUZI ABDULLAH.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah tentang Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Jasa Keimigrasian Berbasis Nilai Keadilan (Studi Tentang Regulasi Pelayanan Jasa Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Sumatera Utara). Fokus kajian ini dipandang penting dilakukan sebab regulasi pelayanan jasa keimigrasian yang ada selama ini, dipandang masih bersifat umum, diskriminatif dalam melakukan pelayanan jasa keimigrasian dan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam mendukung tugas dan fungsi keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai: (1) Regulasi pelayanan jasa keimigrasian belum berbasis nilai keadilan; (2) Kelemahan-kelemahan regulasi pelayanan jasa keimigrasian saat ini; serta (3) Rekonstruksi regulasi pelayanan jasa keimigrasian berbasis nilai keadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu pemikiran pemahaman atau gagasan serta teori baru dalam regulasi pelayanan jasa keimigrasian berbasis nilai keadilan. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebagai pendekatan utama dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan analisis konsep hukum dan kajian komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian masih bersifat masih bersifat umum, belum secara tegas dan jelas serta masih mendistribusikan pada peraturan pelaksana lain. Diantaranya Pasal 3 ayat (2), 4 ayat (3), Pasal 23, Pasal 33, dan Pasal 41 ayat (2). Sementara itu, belum adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam mendukung tugas dan fungsi keimigrasian seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2); (2) Kelemahan-kelemahan pelayanan jasa keimigrasian dalam penelitian ini ditemukan, diantaranya berkaitan dengan ketidakpastian pelayanan yang mencakup adanya ketidakpastian waktu, biaya dan prosedur pelayanan yang dilakukan oleh petugas imigrasi; (3) Rekonstruksi regulasi pelayanan jasa keimigrasian berbasis nilai keadilan. Regulasi pelayanan jasa keimigrasian yang diajukan, yakni diperlukannya amandemen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjadi UU Keimigrasian yang lebih berkhusus terperinci dan melibatkan peran serta masyarakat dalam mendukung tugas dan fungsi Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan penyempurnaan pelayanan pubik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi, hingga optimalisasi SDM Pejabat Imigrasi dan Pegawai Imigrasi. Kata Kunci : Rekonstruksi. Regulasi, Pelayanan Jasa Keimigrasian, Nilai Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	13 Sep 2023 06:23
Last Modified:	13 Sep 2023 06:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31057

Actions (login required)

View Item