REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKEADILAN

Purwogandi, Bambang (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000158.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi BAMBANG PURWOGANDI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi berpotensi mendorong meningkatnya tindak pidana di bidang ekonomi, termasuk di antaranya tindak pidana perbankan. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1997 dan 2008 disertai tindak pidana perbankan yang mengakibatkan goncangan yang cukup besar bagi sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan agar mengetahui (1) regulasi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan perbankan yang belum berkeadilan, (2) kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan, dan (3) rekonstruksi regulasi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan yang berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan social legal research dimana data diperoleh melalui wawancara setelah memperoleh data sekunder dari media sistem pelaporan terintegrasi BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Otoritas Jasa Keuangan dan didukung oleh kajian kepustakaan. Hasil penelitian menemukan kelemahan dalam substansi hukum dari Undang-Undang Perbankan yang belum secara tegas menjelaskan prinsip kehati- hatian, perlindungan konsumen hanya terbatas pemberian informasi dan khusus nasabah serta pemidanaan hanya terbatas pada perorangan dan internal pegawai, mengingat tindak pidana perbankan saat ini lebih banyak dilakukan konspirasi antara internal bank dengan pihak eksternal serta korporasi. Hal ini dibutuhkan struktur hukum yang kuat dan professional dalam menindak pelaku tindak pidana dengan lebih efisien atau cepat sehingga dibutuhkan peningkatan pemahaman terkait dengan modus-modus operandi tindak pidana melalui koordinasi dan sosialisasi kepada penegak hukum. Aspek yang terakhir, budaya hukum perlu ditingkatkan melalui peningkatan perlindungan konsumen (literasi) agar masyarakat memahami dan dapat menggunakan produk dan layanan bank dengan baik serta perlu membudayakan kepatuhan, manajemen risiko dan anti fraud kepada seluruh insan perbankan. Penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat substansi hukum melalui usulan perubahan dan penambahan dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A, mengoptimalkan struktur hukum melalui koordinasi dan kerjasama dalam penanganan tindak pidana perbankan, mengupayakan adanya penyelesaian di luar pengadilan melalui restorative justice, dan terakhir meningkatkan budaya hukum melalui peningkatan literasi kepada masyarakat dan konsumen serta menandatangani pakta integritas dan kode etik perbankan serta meningkatkan kesadaran akan budaya patuh dan budaya anti fraud melalui sarana digital dan media terbuka di bank.. Kata Kunci:Rekonstruksi, Prinsip Kehati-hatian, Perlindungan Konsumen, Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	13 Sep 2023 06:17
Last Modified:	13 Sep 2023 06:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31051

Actions (login required)

View Item