REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN KODE ETIK OLEH BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERBASIS NILAI KEADILAN

Ariyanto, Ariyanto (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN KODE ETIK OLEH BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000151.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi ARIYANTO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

BK DPRD merupakan Alat Kelengakapan DPRD yang bersifat tetap untuk menegakkan kode etik Anggota DPRD.Namun dalam prakteknyaBK DPRDbelum bekerja secara optimal dalammenegakanpelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD. Padahal, pengaduan sudah disampaikan oleh masyarakat. Demikian juga terhadap indikasi kasus-kasus yang lain yang menyita perhatian masyarakat tidak mendapat respon yang memadai dari BK DPRD. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Mengapa Penegakan Kode Etik oleh BK DPRD belum berkeadilan?; 2) Apakah Kelemahan-kelemahan Penegakan Kode Etik oleh BK DPRD Saat ini?; 3) Bagaimana-kah Rekonstruksi Penegakan Kode Etik oleh BK DPRD yang berbasis nilai keadilan? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis Penegakan Kode Etik oleh BK DPRD yang belum berkeadilan; 2) Menganalisis Kelemahan-kelemahan Penegakan Kode Etik oleh BK DPRD) saat ini; 3) Menganalisis dan menemukan rekonstruksi Penegakan Kode Etik oleh BK DPRD yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dan metode pendekatannya social legal research. Jenis dan sumber data adalah data primer dan sekunder. Analisis data deskriptif dan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori keadilan pancasila sebagai grand theory, teori sistem hukum sebagai middle theory dan teori pengawasan dan etika sebagai applied theory. Hasil Penelitian menemukan bahwa: 1) Penegakan Kode Etik oleh BK DPRD belum berkeadilan.KarenaPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan KotaPasal 55ayat(1) dan Pasal 55 ayat (3) menyebutkan, bahwa anggota BK DPRD berasal dari Anggota DPRD atas usul masing-masing fraksi. Selain itu, Pasal 56 ayat (1) huruf (c) menyebutkan BK DPRD melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat. 2) Kelemahan dari Regulasi bahwa Anggota BK DPRD terdiri dari anggota DPRD membuat angggota BK DPRD ewuh pakewuh dalam menegakkan kode etik. Kemudian daripada itu, mengakibatkan anggota BK DPRD kurang independen dan mandiri dalam mengambil keputusan. Sedangkan ketentuan yang mengharuskan BK DPRD melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi setelah mendapat pengaduan dari pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau Masyarakat telah mengakibatkan BK tidak merespon kasus-kasus tanpa pengaduan yang berdampak pada pelemahan terhadap kehormatan, martabat. citra dan kredibilitas anggota DPRD. 3) Rekonstruksi regulasi Penegakan kode etik oleh BK DPRD, yaitu pada PP No 12 Tahun 2018Pasal 55 ayat (1) danpasal 55 ayat (3) direkonstruksi dengan ketentuan bahwa rekrutmen anggota BK DPRD tidak hanya dari anggota anggota DPRD, tetapi juga berasal dari unsur luar, yaitu akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan praktisi hukum yang mempunyai integritas dan kompetensi dalam bidangnya. Jumlah anggota BK DPRD dari unsur masyarakat lebih banyak jumlahnya dibandinhgkan dengan jumlah anggota BK DPRD dari unsur fraksi. Pasal 56 ayat (1) huruf (c) direkonstruksi dengan regulasi pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik oleh BK DPRD dapat dilakukan atas pengaduan dan tanpa pengaduan. Kata Kunci: Rekonstruksi, Kode etik, Badan Kehormatan DPRD

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	11 Sep 2023 06:28
Last Modified:	11 Sep 2023 06:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31048

Actions (login required)

View Item