REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG EKONOMI DIGITAL YANG BERKEADILAN

Syakur, Abd (2022) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG EKONOMI DIGITAL YANG BERKEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000122.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi ABD SYAKUR.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perdagangan modern melalui Internet membutuhkan perlindungan hukum bagi konsumennya dalam transaksi e-commerce di Indonesia dirasakan penting mengingat fenomena permasalahan hukum yang baru bagi konsumen dalam transaksi perdagangan di indonesia, di mana konsumen sering tidak memiliki posisi tawar yang kuat dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif. Transaksi e- commerce tidak mempunyai batas-batas geografis, sehingga konsumen dalam transaksi e- commerce di Indonesia memerlukan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa untuk memperjuangkan hak-haknya. Keberadaan UUPK perlu ditinjau kembali sebab karakteristik e-commerce memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Oleh karena itu, dalam penelitian disertasi ini difokuskan pada rumusan masalah diantaranya; penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengkaji dan menganalisis perlindungan konsumen e-commerce melalui kebijakan pemerintah belum menjamin kepastian hukum dan keadilan, 2. Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, 3. Merekonstruksi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce melalui kebijakan pemerintah untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Teori yang digunakan Grand theory Keadilan Pancasila dan Islam, Middle T. Efektivitas hukum dan Aplaid T. Perlindungan Hukum dan T. Perundang, hukum progesif. Pada penelitian disertasi mengunakan metode penelitian dengan paradigma konstruktivisme (legal constructivisme) dengan jenis penelitian yuridis-normatif studi literature/ pustaka melalui pendekatan filsafat (philosophical approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan hukum (legal comparative approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sehingga data primernya berupa literature, dokumen dan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan penelitian kemudian dilakukan verifikasi data. Selanjutnya dilakukan langkah analisis dengan memakai metode kualitatif yakni dengan mendeskripsikan realitas data/objek penelitian dihubungkan dengan bahan hukum dan teori yang dipakai untuk mendapatkan hasil analisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti; dalam disertasi ini memaparkan temuan berdasarkan rumusan masalah yag disajikan diantaranya; 1. Perlindungan konsumen e-commerce melalui kebijakan pemerintah belum menjamin kepastian hukum dan keadilan, disebakan kebijakan pemerintah melaui Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara spesifik mengatur mengenai perlindungan konsumen dengan transaksi elektronik. 2. Kelemahan-kelemahan perlindungan konsumen e-commerce melalui kebijakan pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia, Faktor kebijakan, faktor penegak hukum, faktor budaya, faktor saran prasarana, dan faktor pendidikan. Kelemahan yang ada UUPK terbatas pada pelaku usaha pada wilayah hukum Indonesia; UUPK mengatur tentang klausula baku yakni setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan serta ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha; Pasal 2 huruf (a) UU Perdagangan bahwa perlindungan konsumen masih terbatas pada wilayah nasional hukum Indonesia; UUITE masih bersifat umum sehingga penerapannya membutuhkan dukungan undang-undang lainnya yang kemudian membuat masyarakat bingung kemana tuntutan mereka akan diajukan; lembaga yang berwenang menangani aduan masyarakat bersifat general sehingga kekosongan perlindungan hukum terus terjadi. 3. Rekonstruksi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam perlindungan masyarakat (law as a tool social engeneering) dalam menghadapi tangtangan; Perlindungan konsumen e- commerce di Indonesia membutuhkan penegasan regulasi yang lebih spesifik, penegak hukum yang lebih dinamis dan tegas, serta pemberdayaan literasi bagi konsumen e-commerce. Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Konsumen, E-commerce, Kebijakan, Keadilan Pancasila

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	11 Sep 2023 04:50
Last Modified:	11 Sep 2023 04:50
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31043

Actions (login required)

View Item