REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN

Pramono, Juli Agung (2022) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000098.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi JULI AGUNG.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Disertasi ini mengkaji tentang REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, kelemahan-kelemahan, dan rekonstruksi regulasi perlindungan hak terhadap anak dalam proses peradilan pidana yang selama ini dipandang belum berkeadilan terutama bagi perlindungan kepetingan dan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut dituangkan dalam KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilaan Pidana Anak masih memberikan peluang dalam pemidanaan terhadap anak, yang seharusnya dilakukan melalui diversi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis-empiris. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi. Hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan mengenai Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan KUHAP. Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana belum dapat dikaataakaan berkeadilan karena dalam pengaturan sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada sistem retributive, serta masih lemahnya perlindungan terhadap kepentingan dan hak anak. 2) Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia belum berbasis Nilai Keadilan terjadi karena adanya kelemahan dalam segi substansi hukum, segi struktur hukum dan budaya hukumnya. Dalam segi substansi kelemahan hukum terkait dengan Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana penyelesaian di luar pengadilan tidak diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang lainnya. Kelemahan dalam segi struktur hukum adalah Paradigma Penegak Hukum Belum Berperspektif Anak, Fasilitas Lembaga Khusus Bagi Anak Di Luar Jalur Penal Belum Tersedia dan Koordinasi Antar Lembaga Belum Terintegrasi Dengan Baik. Kelemahan dalam segi budaya hukum adalah Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Anak Masih Kurang dan kecenderungan Budaya Positivis Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. 3) Berkaitan dengan rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia adalah dengan penemuan teori hukum barunya adalah: Teori Perlindungan Anak Berkeadilan Pancasila, artinya suatu perlindungan anak yang terbaik buat anak korban kejahatan dengan wajib menghadirkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk dilaksanakannya sidang anak dan memberikan ganti rugi bagi anak korban kejahatan yang diperhitungkan dengan kondisi anak korban dalam menyongsong masa depannya kembali agar berkeadilan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Rekonstruksi terhadap Pasal 55 Ayat (2), Pasal 55 Ayat (3) dan Pasal 93 UU SPPA serta Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak Kata Kunci: Anak, Tindak pidana, Peradilan Pidana

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	11 Sep 2023 04:48
Last Modified:	11 Sep 2023 04:48
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31042

Actions (login required)

View Item