REKONSTRUKSI REGULASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA

Ningsih, Nurna (2022) REKONSTRUKSI REGULASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000089.pdf Download (1MB)
	Text NURNANINGSIH.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Segala macam pembangunan tidak dapat terlepas akan arti penting dari tanah. Tanah merupakan sarana atau media penunjang berbagai macam kebutuhan manusia. Walaupun memiliki fungsi yang sangat penting tanah dalam perkembangan kehidupan masyarakat terus mengalami pengurangan luasan. Tata Cara Penetapan Tanah Musnah hanya mengatur syarat formil dalam penetapan lokasi tanah musnah, sementara aspek sosiologis yaitu keterlibatan masyarakat dalam penentuan tanah musnah tidak diatur secara jelas. Keadaan demikian berimbas pada persoalan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum. Persoalan ini mengakibatkan terjadinya disharmonisasi antara kepentingan masyarakat terhadap tanah serta tujuan pembangunan nasional yang juga membutuhkan keberadaan tanah. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum di lapangan serta metode deskriptif eksplanatorif atau eksploratif. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini ialah untuk menganalisis mengapa regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum berkeadilan. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum berkeadilan. Untuk merekonstruksi regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berdasarkan nilai keadilan Pancasila. Berdasarkan temuan penelitian disertasi ini, ditemukan beberapa kelemahan regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang meliputi Undang–Undang No. 2 tahun 2021 terutama perlunya aturan tambahan mengenai konsepsi pengadaan tanah dan konsep pencabutan hak atas tanah sekaligus acara pencabutan hak atas tanah ketika musyawarah untuk mencapai kesepakatan lokasi pembangunan maupun pemberian ganti kerugian menemui kegagalan, PP No. 19 tahun 2021 pada pasal 69 ayat (3) dengan memberikan penegasan terhadap jumlah ganti rugi berdasarkan hasil penilaian yang tidak hanya sebatas final dan mengikat saja; pasal 70 dengan menambahkan ayat untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik hak atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah; pasal 71 dengan menambahkan ketentuan terkait musyawarah yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah dan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 17 tahun 2021 dengan menambahkan ketentuan terkait jenis penggantian kerugian terhadap tanah musnah berupa bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. Kata Kunci: tanah, pengadaan, pembangunan, kepentingan umum, ganti rugi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	11 Sep 2023 01:57
Last Modified:	11 Sep 2023 01:57
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31038

Actions (login required)

View Item