REKONSTRUKSI REGULASI PENYELENGGARAAN JAMINAN PENSIUN TERHADAP TENAGA KERJA SWASTA BERBASIS NILAI KEADILAN

Sudiarto, Mas AKHMAD (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENYELENGGARAAN JAMINAN PENSIUN TERHADAP TENAGA KERJA SWASTA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text Publikasi MAS AHMAD.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10301800021.pdf Download (1MB)

Abstract

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adanya ketidakadilan terkait jaminan pensiun bagi PNS dengan swasta. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menemukan Regulasi penyelenggaraan jaminan pensiun terhadap tenaga kerja swasta belum berkeadilan, untuk menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penyelenggaraan jaminan pensiun terhadap tenaga kerja swasta saat ini, dan Regulasi penyelenggaraan jaminan pensiun terhadap tenaga kerja swasta berbasis nilai keadilan. Paradigma Konstruktivisme. Metode pendekatan dalam penelitian social reseach, data penelitian adalah data primer dan sekunder. Teori yang digunakan teori keadilan, teori system hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa Regulasi penyelenggaraan jaminan pensiun terhadap tenaga kerja swasta belum berkeadilan, Pada pelaksanaannya didasari oleh filosofi kepastian perlindungan bagi manusia untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya melalui asuransi dan diimplementasikan melalui keberadaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya sebagai Badan Hukum Publik. Kepastian ini sekaligus mencerminkan nilai keadilan, yang memberi kemanfaatan bagi kelangsungan hidup tenaga kerja dan pemberi kerja dalam koridor perusahaan. Evaluasi penerapan prinsip kepesertaan bersifat wajib yang meliputi Penambahan Perusahaan, Penambahan TK PU (Tenaga Kerja Penerima Upah), Penambahan TK BPU (Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah), Perusahaan Aktif, dan Tenaga Kerja Aktif yang belum berjalan dengan baik. Hukum ketenagakerjaan dalam konstitusi hukum merupakan implementasi dari falsafah dasar, yakni Pancasila dan teori dasar (UUD 1945). Nilai dasar tersebut mempunyai aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Operasional dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kacab Palembang didukung oleh sistem Sumber Daya Manusia yang baik sebanyak 39 personil dan dilaksanakan melalui poin-poin penting seperti akses pada pekerja dimanapun mereka berada, dengan media apapun, kapan pun, serta keunggulan operasional untuk menekan fraud. Kemudahan akses dilaksanakan melalui kemudahan-kemudahan seperti tersedianya Kantor-kantor Pelayanan, Mobil Keliling, Kios-kios Elektronik, Layanan SMS dan Website, aliansi dengan Pemda melalui Desk Service di pemda Tingkat Kabupaten/Kota, serta aliansi Industri Retail seperti Indomaret dan Alfamart. Kelemahan-kelemahan regulasi penyelenggaraan jaminan pensiun terhadap tenaga kerja swasta yaitu kelemahan pada substansi hukum, kelemahan pada struktur hukum dan kelemahan pada kultur hukum. Rekonstruksi regulasi penyelenggaraan jaminan pensiun terhadap tenaga kerja swasta berbasis nilai berkeadilan, pada kententuan norma hukum pada Pasal 15 dan Pasal 17 PP 45 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua; dan UU Cipta Kerja. Kata Kunci: Rekonstruksi, Jaminan Pensiun, Keadilan.Swasta.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	11 Sep 2023 01:54
Last Modified:	11 Sep 2023 01:54
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31035

Actions (login required)

View Item