REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Abdi, Yulianor (2023) REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000086.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi YULIANOR.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat merugikan bangsa dan negara. Hal ini mengisyaratkan adanya keharusan penegakan hukum pidana yang mampu memulihkan kerugian negara. Pandangan ini salah satunya dapat dilakukan melalui lelang alat bukti yang dikhawatirkan mudah rusak dan menysut nilai ekonomisnya. Guna menjalankan hal itu kejaksaan diberikan mandat dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kedudukan jaksa sebagai pihak pelelang barang rampasan negara pada perkembangannya menimbulkan persoalan akibat ketiadaan kewenangan jaksa dalam mengurus dokumen kepemilikan kendraan bermotor yang pada akhirnya bermuara kepada pihak pemenang lelang yang menerima barang lelang tanpa dokumen kepemilikan akan barang kendaraan bermotor tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menemukan persoalan terkait mengapa regulasi terkait kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum mampu mewujudkan keadilan, untuk mengetahui dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam regulasi terkait kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor belum berkeadilan dan untuk merekonstruksi regulasi terkait kewenangan jaksa dalam lelang alat bukti kendaraan bermotor yang berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif dan berparadigma konstruktivisme. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui fakta bahwa regulasi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor pada perkembangannya belum mampu mewujudkan keadilan bagi pemenang lelang, hal ini dikarenakan barang lelang yang dilelang oleh kejaksaan tidak dilengkapi dokumen bukti kepemilikan kendaraan yang membuat pemenang lelang tidak dapat mengurus dokumen kepemilikan kendaraan. Kelemahan-kelamahan pada Regulasi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor terdiri dari kekosongan hukum terkait pengaturan dokumen tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor hasil lelang kejaksaan, kelemahan struktur pihak kejaksaan tidak informatif perihal persoalan keberadaan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor pada barang bukti yang dilelangnya, dan kelamahan kultur berupa tidak ada upaya pemenang lelang untuk lebih jeli dalam memeriksa status kepemilikan kendaraan bermotor yang merupakan barang bukti yang dilelang oleh kejaksaan. Rekonstruksi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor yaitu dengan merubah poin ke 10 bab IV tentang pemeliharaan aset Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kemudian merekonstruksi pada ketantuan bab VI tentang pengembalian aset pada poin B tentang pengembalian asset kepada negara yaitu pada angka 7. Kata Kunci: (Jaksa, Kewenangan, Lelang, Rekonstruksi).

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	08 Sep 2023 03:59
Last Modified:	08 Sep 2023 03:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31034

Actions (login required)

View Item