REKONSTRUKSI REGULASI PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

Wulandari, Yenni Novita (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000084.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi YENNI NOVITA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Regulasi perjanjian perkawinan saat ini dinilai terlalu umum, sehingga dalam pembuatannya banyak pihak menafsirkannya dapat memperjanjian semua hal seluas dan sebebasnya, sehingga tidak mencerminkan nilai keadilan dan keluar dari hakikat tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga Sakinah mawaddah warrahmah, kekal, dan abadi. Tujuan dilakukannya penelitian ini aadalah untuk mengkaji dan menganalisis : (1) regulasi perjanjian perkawinan di Indonesia yang saat ini belum berbasis nilai keadilan; (2) kelemahan-kelemahan perjanjian perkawinan di Indonesia saat ini; (3) merekonstruksi regulasi perjanjian perkawinan di Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan jenis penelitian yuridis sosiologis (socio-legal approach), dan pendekatan perundang-undangan (statue approach), konseptual (conceptual approach), perbandingan (comparative approach). Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah grand theory : teori keadilan Pancasila, middle theory : teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan applied theory : teori kebebasan berkontrak dan teori hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Regulasi perjanjian perkawinan di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, karena dinilai terlalu umum dan tanpa adanya aturan pendukung untuk pembuatannya, sehingga menimbulkan polemik tersendiri; (2) Kelemahan- kelemahan regulasi perjanjian perkawinan di Indonesia saat ini, disebabkan karena belum adanya sosialisasi dari stakeholder terkait (Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Dukcapil) kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum tahu pentingnya perjanjian perkawinan; Kendala adat istiadat masyarakat yang sebagian besar masih menganggap tabu dan tidak pantas dibuatnya perjanjian perkawinan, karena justru menganggap menghendaki suatu perceraian dalam berumah tangga; Pola pikir atau pemahaman masyarakat terkait maksud pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri. Sebagian besar masyarakat membuat perjanjian perkawinan hanya mengikuti trend, tanpa ada tujuan yang jelas; serta tidak adanya aturan yang jelas untuk pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut; (3) Rekonstruksi nilai regulasi perjanjian perkawinan adalah menyelaraskan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila dan nilai-nilai keadilan Islam. Rekonstruksi norma regulasi perjanjian perkawinan dengan merekonstruksi frasa Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan menjadi “Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan kepatutan, tanpa adanya unsur penipuan dan paksaan, serta mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban. dengan muatan terkait : (1) Melindungi harta kekayaan antara suami istri; (2) Mengatur hak dan kewajiban antara suami istri; (3) Mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak; dan (4) Melindungi anggota keluarga agar terhindar dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” Kata Kunci : Rekonstruksi, Perjanjian Perkawinan, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	08 Sep 2023 03:42
Last Modified:	08 Sep 2023 03:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31030

Actions (login required)

View Item