REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN BERBASIS NILAI KEADILAN

Siswanto, Siswanto (2023) REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000078.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi SISWANTO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang termanifestasikan melalui pembangunan yang dilakukan disegala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan serta keamanan. Dengan demikian, pembangunan ini harus pula diimbangi dengan adanya pengadaan barang dan jasa untuk memberikan pelayanan bagi publik, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menemukan regulasi kewenangan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 oleh kuasa pengguna anggaran belum berbasis nilai keadilan, kelemahan regulasi kewenangan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa oleh kuasa pengguna anggaran saat ini, serta menemukan rekonstruksi regulasi kewenangan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018oleh kuasa pengguna anggaran belum berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer didapat dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, karya tulis, pendapat ahli serta dokumen- dokumen. Untuk bahan hukum tertier adalah rancangan Undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi kewenangan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa oleh kuasa pengguna anggaran belum berbasis nilai keadilan, yakni Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak disebutkan secara tegas sifat pelimpahan kewenangan, adapaun kelemahan secara substansi hukum adalah sifat kewenangan adalah delegatif seharusnya mandate, kelemahan struktur hukum adalah LKPP seharusnya menerapkan teknologi kognitif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga terjadi integrasi sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya pada ekosistem pengadaan, kelemahan budaya hukum adalah budaya korupsi yang terjadi di Indonesia. Rekonstruksi regulasi kewenangan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa oleh kuasa pengguna anggaran berbasis nilai keadilan yaitu merekonstruksi Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Rekonstruksi regulasi tersebut dilatarbelakangi bahwa secara struktur banyaknya pihak yang terlibat didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga pengontrolan menjadi lebih sulit, serta budaya memperkaya diri atau korupsi yang sering dilakukan pada proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Kata kunci: pengadaan barang, jasa, pemerintah.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	08 Sep 2023 03:31
Last Modified:	08 Sep 2023 03:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31022

Actions (login required)

View Item