REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Purnama, Sidik (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000077.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi SIDIK PURNAMA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Salah satu pasal di dalam KUHAP (pasal 95 dan pasal 96) mengatur tentang ganti kerugian terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana dalam perkara pidana akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, dan khususnya akibat putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) oleh pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 22 KUHAP menyatakan: Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang. Besarnya ganti kerugian menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 adalah paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Persoalan yuridis Pasal 95 KUHAP adalah ketidakjelasan redaksional dan juga inkoherensinya dengan asas ganti kerugian sebagai ratio legis KUHAP. Relasi simetris antara hak dan kewajiban diingkari oleh ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP yang mengharuskan pemeriksaan ganti kerugian mengikuti acara praperadilan, suatu pengaturan yang ironi karena pihak yang dibebani memberi ganti kerugian berpeluang mempersempit atau menutup akses pihak yang notabene secara otentik berhak menerima ganti kerugian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Menemukan dan menganalisis regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas yang berbasis nilai keadilan; 2) Menganalisis kelemahan regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas; dan 3) Merekonstruksi regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas yang berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Regulasi pemenuhan ganti kerugian terhadap putusan bebas dan lepas belum berbasis keadilan; 2) Kelemahan regulasi pemenuhan ganti kerugian adalah Pemohon diharuskan mengajukan „tuntutan‟ dalam praperadilan, adanya „pemeriksaan‟ ulang; 3) Rekonstruksi terhadap regulasi pemenuhan ganti kerugian lebih mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan sesuai nilai-nilai Pancasila, khusunya pasal 95 dan pasal 96 KUHAP, dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Kata Kunci: Regulasi pemenuhan hak ganti kerugian, putusan bebas-lepas, berbasis nilai keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	08 Sep 2023 03:28
Last Modified:	08 Sep 2023 03:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31020

Actions (login required)

View Item