Rekonstruksi Regulasi Wanprestasi Perjanjian Dengan Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Bunga, Santi (2022) Rekonstruksi Regulasi Wanprestasi Perjanjian Dengan Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000076.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi SANTI BUNGA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Mobilisasi dana dari masyarakat sangat diperlukan untuk menyelesaian keterbatasan dana. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis untuk memobilisasi dana dari masyarakat adalah lembaga keuangan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) mengapa regulasi wanprestasi perjanjian dengan jaminan hak tanggungan belum berbasis nilai keadilan Pancasila ? 2) apa saja kelemahan-kelemahan regulasi wanprestasi perjanjian dengan jaminan hak tanggungan saat ini? 3) bagaimana rekontruksi regulasi wanprestasi perjanjian dengan jaminan hak tanggungan berbasis nilai keadilan Pancasila? Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan penelitian socio legal research, spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, analisis data menggunakan kualitatif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Regulasi wansprestasi perjanjian dengan hak tanggungan belum berkeadilan Pancasila, penormaan Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang adalah “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Penormaan tersebut hanya mengatur debitor yang lalai, tidak mengatur dan membedakan debitor yang wanprestasi karena kesengajaan maupun kelalaian. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Jaminan Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 (1). 2) Kelemahan-kelemahan regulasi wanprestasi perjanjian dengan jaminan hak tanggungan saat ini, bahwa terdapat kelemahan-kelemahan yaitu dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari aspek subtansi hukum adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit. Aspek struktur hukum masih belum sinerginya aparat penegak hukum dan keberpihakan pada salah satu pihak, justru sering tidak berpihak kepada konsumen. Dari budaya hukum perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk menekankan adanya perlindungan hukum. 3) Rekontruksi regulasi wanprestasi perjanjian dengan jaminan hak tanggungan berbasis nilai keadilan Pancasila adalah dengan merekonstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2, Pasal 6, Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan KUHPerdata Pasal 1243. Kata kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Wanprestasi, Jaminan, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	08 Sep 2023 03:27
Last Modified:	08 Sep 2023 03:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31018

Actions (login required)

View Item