Gaol, Selmat Lumban (2022) REKONSTRUKSI REGULASI BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BISNIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
Text
10302000281.pdf Download (2MB) |
|
Text
Publikasi SELAMAT LUMBAN GAOL.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Kebijakan perlindungan Direksi Perseroan Terbatas (PT) atas pertanggungjawaban perdata dan pidana pribadi Direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT baik pengaturan dan implementasinya oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya masih kurang memperoleh perhatian. Disertasi ini membahas mengapa regulasi business judgement rule (BJR) dan apa kelemahan BJR sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan ?, serta bagaimana rekonstruksi regulasi BJR sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT berbasis nilai keadilan ?. Penelitian ini mempergunakan paradigma konstruktivitisme, jenis penelitian sosio legal yang bersifat deskriptif, mempergunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sistem hukum, mempergunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier, teknik pengumpulan data primer melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan, dan mempergunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan regulasi BJR dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, karena adanya kelemahan legal substance berupa rumusan Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 yang tidak jelas, apakah pertanggungjawaban pidana dan atau perdata ?, apakah pertanggungjawaban pribadi atau korporasi ?.; adanya kelemahan legal structure terjadi karena adanya inkonsistensi penerapan BJR oleh Hakim dalam putusannya; adanya kelemahan legal culture karena pemahaman BJR belum merata dan tidak sama di kalangan penegak hukum dan adanya inkonsistensi penerapan good corporate governance dalam dunia usaha. Rekonstruksi regulasi BJR sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT berbasis nilai keadilan, dapat dilakukan dengan merekonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 dari semula berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: …. dst …. .”, menjadi berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: …. dst …. .” sehingga terkandung kepastian hukum dan keadilan berupa bukan pertanggungjawaban pribadi Direksi baik secara perdata maupun pidana, dan bukan pertanggungjawaban pidana korporasi; dan mengembangkan teori baru BJR yang berkeadilam sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT di luar KUHP. Kata Kunci: Direksi, Perseroan Terbatas, Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana PribadiDireksi, Business Judgement Rule
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 07 Sep 2023 03:02 |
Last Modified: | 07 Sep 2023 03:02 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31015 |
Actions (login required)
View Item |