Huda, Samsul (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PELAYANAN PUBLIK OLEH INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
Text
10302000074.pdf Download (2MB) |
|
Text
Publikasi SAMSUL HUDA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Perhelatan kehidupan kenegaraan modern saat ini semakin menjadikan perangkat utama untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pada abad kedua puluh satu ini dan semakin maju perkembangannya kehidupan masyarakat yang seiring dengan kemajuan teknologi bahwa masyarakat sebagai subyek utama tentunya sangat signifikan terhadap perwujudannya pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Ketika masyarakat mengharapkan suatu bentuk pelayanan yang memuaskan maka pelaksanaan pelayanan publik oleh Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan harus diselenggarakan dengan baik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganilisis dan menemukan hal – hal baru, kelemahan – kelemahan dan merekonstruksi tentang Regulasi Pelayanan Publik oleh Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan yang masih kurang penerapannya dalam berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian paradigma postpositivisme yakni penelitian sebagai serangkaian langkah yang terhubung secara logis, meyakini keragaman, perspektif dari para partisipan daripada satu realitas tunggal dan mendukung metode pengumpulan dan analisis data yang tepat dan teliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan beragam level analisis data demi ketepatan dan ketelitian, menggunakan berbagai program mendukung komputer analisis, untuk mendorong pendekatan-pendekatan validitas, dan penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapaun data yang digunakan berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Pelaksanaan pelayaan publik dengan regulasi atau aturan yang digunakan masih kurang kuat terhadap hal – hal keadilan dan pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga merujuk pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik perlu ditambahkan asas keadilan dan asas pengawasan, tentunya bermaksud agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat seimbang antara hak dan kewajiban dari pemberi layanan dan pengguna layaanan.(2) Kelemahan – kelemahan yang ditemukan terletak pada kajian filosofis dan sistem hukum yang mendasarinya tidak hanya masih menggampangkan, kurang adil, kurang pengawasan masyarakat, kadang lambat dan bias dan tetapi juga menghasilkan kinerja yang masih kurang yakni aspek subtansi, struktur maupun kultur. (3) Rekonstruksi nilai – nilai keadilan berdasar pada prinsip dasar keadilan yang tertuang dalam Pancasila yang konsisten dengan amanat para pendiri bangsa ini sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga dapat mengaktualisasikan konsep good governance dari wisdom nasioanal dan nilai peradaban internasional (wisdom internasional) yang mendasari pelayanan publik, kultur masyarakat modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kata Kunci: Regulasi Pelayanan Publik Postpositivisme, Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Keadilan dan Pengawasan
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 07 Sep 2023 03:01 |
Last Modified: | 07 Sep 2023 03:01 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31014 |
Actions (login required)
View Item |