REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Ayuwatini, Sih (2022) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000283.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi SIH AYU.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Maraknya konsumsi minuman beralkohol di Indonesia sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Masalah penyalahgunaan minuman keras atau alkohol atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sedikit sekali dan sanksinya pun terlalu ringan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol belum berkeadilan Pancasila?, 2)Bagaimana kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol?, 3)Bagaimana rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila ? Metode penelitian yang digunakan dengan paradigma konstruktivisme, pendekatan yuridis sosiologis dan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol belum berkeadilan yaitu bahwa Pengaturan hukuman menyangkut tindak pidana menjual minuman keras diatur dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1, Pasal 537, dan Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2) Kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol, dari aspek substansi hukum sanksi masih belum jelas, terutama melihat kondisi yang semakin dinamis di masyarakat akhir-akhir ini. Kelemahan dari aspek struktur hukum supaya aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dan Kepolisian supaya bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa masyarakat harus memiliki pemahanan tentang minuman beralkohol terutama mengenai dampak yang ditimbulkan yang banyak merugikan masyarakat.3) Rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila, adalah Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan merekonstruksi Pasal 300 Ayat 1 dengan mengubah Ayat 1, Rekonstruksi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan merekonstruksi pada Pasal 4 dengan menambah 2 (dua) ayat pada ayat 5 dan 6 Kata Kunci : Rekonstruksi, Sanksi Pidana, Pengguna Minuman Beralkohol.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	07 Sep 2023 03:00
Last Modified:	07 Sep 2023 03:00
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31013

Actions (login required)

View Item