REKONSTRUKSI REGULASI PENDAFTARAN TANAH ADAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN MARTABAT

Wahyuni, Sri (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENDAFTARAN TANAH ADAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN MARTABAT. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000287.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi SRI WAHYUNI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah- wilayah tertentu, pengolahan penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk tanda buktinya dan pemeliharaannya Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normative dan sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis, sumber dan jenis data yaitu data primer yang dilakukan dengan metode penelitian ini lebih menekankan pada penelitian data sekunder atau data kepustakaan,analisis data yang digunakan penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) regulasi pendaftaran tanah adat pada saat ini belumberbasis nilai keadilan. Stelsel publisitas negatif (berunsur positif) telah mendorong adanya birokrasi yang sentralistik, hal mana disebabkan karena dalam sistem pendaftaran tanah adat tidak terdapat pertanggungjawaban yang jelas atas produk sertipikat tanah sebagai hasil dari pelaksanaan pendaftaran. Sehingga cita-cita hukum untuk terwujudnya keadilan bermartabat dalam Regulasi hukum pertanahan pada pendaftaran tanah adat masih jauh dari nilai- nilai keadilan. 2) Kelemahan-kelemahan regulasi pendaftaran tanah adat yang berbasis nilai keadilan bermartabat. pendaftaran tanah dari persil terdapat kelemahan dari aspek regulasi, kelemahan dari aspek structural hukum, kelemahan dari aspek budaya hukum, maka dalam kenyataan yang berkembang terhadap ketidakpuasan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, 3) Rekonstruksi regulasi pendaftaran tanah adat yang berbasis keadilan bermartabat. Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah. Kata Kunci: Rekontruksi, Pendaftaran Tanah Adat, Keadilan Bermartabat.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	07 Sep 2023 02:52
Last Modified:	07 Sep 2023 02:52
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31009

Actions (login required)

View Item