REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERBANKAN DAN PEMBELI RUMAH SUSUN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUSUN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Prayoga, Teddy (2023) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERBANKAN DAN PEMBELI RUMAH SUSUN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUSUN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

[img] Text
10302000309.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Publikasi TEDDY PRAYOGA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Latar belakang penelitian adalah tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Bank dan Pembeli Rumah Susun dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Susun yang berbasis nilai keadilan. Penelitian dilakukan dengan meneliti hukum sistem penjualan rumah susun yang menggunakan mekanisme Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan mekanisme pembayaran dari pihak pembeli kepada Pengembang secara langsung yang dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan. Jika Pengembang ruman susun wanprestasi pada penyelesaian proyek bangunannya, bank maupun pembeli rumah susun akan mengalami kerugian yang saling berkaitan dan sulit untuk diuraikan penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis secara jelas mengenai: (1) Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi perbankan dan pembeli rumah susun dalam perjanjian kredit pemilikan rumah susun belum berbasis nilai keadilan, (2) Kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi perbankan dan pembeli rumah susun dalam perjanjian kredit pemilikan rumah susun berbasis nilai keadilan saat ini, (3) bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi perbankan dan pembeli rumah susun dalam perjanjian kredit pemilikan rumah susun berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme. Untuk mengaplikasikan metode ini, konstruksi dilakukan melalui interaksi sesama responden dan obyek observasi dengan metode pendekatan hermeneutic yang secara etimologi mempunyai interprestasi. Peneliti ingin melakukan penafsiran terhadap sistem regulasi perlindungan hukum bagi bank dan pembeli rumah susun yang berlaku sesuai : UU No.20/2011 tentang Rumah Susun dan PP No.12/2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta PERPPU No.02/2022 tentang Cipta Kerja apabila dibandingkan dengan rekonstruksi regulasi terkait PPJB serah terima kondisi 100% (seratus persen) dari Pengembang kepada Konsumen dan mekanisme pembayaran melalui trust account yang lebih adil bagi bank dan konsumen. Pendekatan digunakan penelitian yuridis sosiologis yang didukung fakta yuridis, yaitu mempelajari dan mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan mekanisme penjualan rumah susun. Hasil penelitian disertasi menunjukkan bahwa mekanisme yang diatur UU No.20/2011, PP No12/2021 dan PERPPU No.02/2022 mengatur mekanisme penjualan rumah susun dengan PPJB, tidak cukup adil bagi bank dan pembeli rumah susun apabila pengembang wanprestasi. Adapun Teori yang digunakan sebagai pisau analisis ialah Teori Negara Hukum sebagai Grand Theory, Teori Keadilan Pancasila sebagai Midle Theory, serta Applied Theory yaitu Teori Integrasi dan Teori Hukum Progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Perbankan dan Pembeli Rumah susun dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah susun yang belum berbasis nilai keadilan karena di Indonesia masih banyak permasalahan akibat pengembang yang gagal dalam membangun rumah susun, (2) Kelemahan-kelemahan dalam regulasi pada, pelaksanaan PPJB pada kondisi bangunan sedikitnya 20% (dua puluh persen) dan mekanisme pembayaran konsumen yang langsung kepada pengembang adalah kelemahan pada substansi hukum, kelemahan struktur hukum, dan kelemahan pada kultur hukum dimana hal ini kurang sesuai dengan nilai hukum masyarakat di Indonesia. Sudah selayaknya PPJB dilaksanakan setelah unit rumah susun selesai dibangun dan mekanisme pembayaran memanfaatkan trust account (3) Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap bank dan pembeli rumah susun dilakukan dengan rekonstruksi UU No.20/2011 serta PP No.12/2021 serta PERPPU 02/2022 yang mengatur mengenai PPJB. Kata kunci: Rekonstruksi ; Perlindungan Hukum ; PPJB ; Perjanjian; Keadilan.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 05 Sep 2023 06:38
Last Modified: 05 Sep 2023 06:38
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31001

Actions (login required)

View Item View Item