REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS BERBASIS NILAI KEADILAN

Armainy Ry, Agus (2022) REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000333.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi AGUS ARMAINI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014. maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis Pengawas Daerah Notaris diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan perlindungan hokum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Saat ini, seringkali dijumpai penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian baik dari segi materiil, waktu dan psikologis bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya Majelis Pengawasan Daerah Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran undang-undang jabatan notaris dan kewenangannya hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada majelis pengawas wilayah. Hal tersebut menyebabkan proses pengawasan dan pembinaan terhadap notaris menjadi kurang optimal Adapun paradigm penelitian ini adalah pradigma utama yang digunakan sampai saat ini adalah paradigma konstruktivisme, sedangkan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Keadilan Pancasila , teori kewenangan dan teori hukum progresif .Jenis penelitian metode hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis.Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan berdasarkan peraturan perUndang–Undangan dengan metode deduktif. Hasil penelitian bahwa regulasi kewenangan majelis pengawas daerah notaris dalam rangka pengawasan terhadap notaris saat ini sehingga belum optimal berbasis nilai keadilan , kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan majelis pengawas daerah notaris dalam rangka pengawasan terhadap notaris saat ini sehinga belum optimal berbasis nilai keadilan dan bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan dalam rangka optimalisasi pengawasan terhadap notaris berbasis nilai keadilan . Dari hasil temuan dalam penelitian berdasarkan ke tiga permasalahan di atas menunjukkan perlu adanya rekonstruksi kewenangan majelis pengawas daerah notaris yang tercantum di pasal 70 UU No ; 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang mana majelis pengawas daerah notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap notaris Kata kunci : Rekonstruksi, kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris , Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 Sep 2023 06:31
Last Modified:	05 Sep 2023 06:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30992

Actions (login required)

View Item