REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEA CUKAI BERBASIS KEADILAN PANCASILA

Santoso, Andrianto Budi (2023) REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEA CUKAI BERBASIS KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000337.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi ANDRIANTO BUDI S.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

PPNS tidak dapat melakukan upaya paksa seperti penahanan, penangkapan, dan seterusnya. Keterbatasan kewenangan tersebut mengakibatkan para PPNS tersebut harus senantiasa melakukan penyidikan bersama-sama dengan POLRI. Hal ini karena penyidik POLRI merupakan pihak yang diberikan wewenang penuh untuk melakukan berbagai upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Pemberian kewenangan yang sedemikian rupa terhadap PPNS Dirjen Bea dan Cukai tersebut, seringkali mengakibatkan perbenturan pada saat pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai. Perbenturan terutama terjadi saat menentukan pihak manakah yang berkedudukan sebagai penyidik dan berwenang untuk melakukan segala upaya dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana dibidang cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi konstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai belum berkeadilan, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dan untuk menemukan rekonstruksi Regulasi konstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasisi nilai keadilan. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian social legal research. Untuk menganalisa data, Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Regulasi konstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai belum berkeadilan, yakni dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 63 diberikan kewenangan khusus untuk bertindak sebagai penyidik dan melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Cukai. Akan tetapi harus diingat bahwa wewenang penyelidikan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. (2) Kelemahan Substansi Hukum : Di dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Kelemahan Struktur Hukum : Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kelemahan Kultur Hukum : Salah satu tindak pidana bea dan cukai yang sering dilakukan yaitu tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek. (3) Rekonstruksi Pasal 7 ayat (2) KUHAP dengan mengubah PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri menjadi PPNS dalam pelaksanaan tugasnya saling berkoordinasi dengan penyidik Polri. Kata Kunci : PPNS, Kewenangan, Penyidikan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 Sep 2023 06:25
Last Modified:	05 Sep 2023 06:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30986

Actions (login required)

View Item