REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN BIROKRASI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Fatoni, Arif Widi (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN BIROKRASI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000341.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi ARIF WIDI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Bahwa hukum administrasi negara sangat berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu. Membicarakan tindak pidana korupsi di pemerintahan tidak bisa lepas dari hukum administrasi negara yang sampai dengan hari ini tidak ada habisnya dan bahkan semakin merajalela karena belum adanya kesadaran dari aparat pemerintahan dalam mengemban jabatannya. Bahkan penegak hukumpun masih tebang pilih dalam menangani sebuah perkara yang merujuk kepada pejabat publik. Tujuan dalam penelitian ini Untuk menganalisis dan menemukan upaya pencegahan praktik korupsi dalam penyelenggaraan birokrasi belum berbasis nilai keadilan pancasila, Untuk mendapatkan bahan rujukan bagi penelitian di masa yang akan datang terkait dengan hukum administrasi pemerintahan dalam pencegahan praktik pidana korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan birokrasi, Untuk memberikan konsep teori baru, konsep baru dan pengembangan pemikiran sebagai bahan rujukan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan praktik korupsi dalam penyelenggaran birokrasi berbasis nilai keadilan pancasila. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma construktivism, metode pendekatan socio legal research, sumber data dalam penelitian ini terdiri sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berkaitan dengan data analitif yuridis. Hasil temuan bahwa konstruksi hukum administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan praktik korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan birokrasi saat ini masih belum sepenuhnya berkeadilan karena masih banyak pejabat negara yang melakukan pelanggaran dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Tindakan-tindakan pejabat pemerintahan dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara, seperti perbuatan korupsi. Di sini peran Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam upaya untuk mencegah dan terutama penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Menegakkan hukum memang penting, tetapi strategi yang hanya berfokus pada penegakan hukum hampir pasti akan gagal dan tidak akan dapat menciptakan lingkungan etika yang menolak perilaku korupsi. Khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum, Hukum Tata Usaha Negara memiliki fungsi dan peran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Konstruksi hukum administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan praktik korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan birokrasi berbasis nilai keadilan Pancasila yaitu (1) terhadap ayat (1) huruf (c) ditambah tentang penundaan gaji berkala; (2) terhadap ayat (2) huruf (c) ditambah kata melekat pada jabatan tersebut; ayat (3) huruf (c) memperoleh fasilitas lainnya diganti dengan “tidak memperoleh fasilitas lainnya. Penekanan rekonstruksi ini bertujuan untuk merubah budaya ketidak patuhan terhadap hukum, sehingga pemerintah lebih berwibawa dan mengedepankan persamaan di depan hukum. Kata Kunci : Rekonstruksi, Penegakan Hukum Administrasi, Pancasila

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	04 Sep 2023 07:17
Last Modified:	04 Sep 2023 07:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30983

Actions (login required)

View Item