REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN

Budiman, Meurah (2023) REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000048.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi MEURAH BUDIMAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dalam proses pemasyarakaan, narapidana penyalah guna narkotika memerlukan treatment khusus (therapy) untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan memakai narkotika. Namun peran Lembaga Pemasyarakatan tergambar dari pemberitaan apa yang terjadi di balik tembok yang menjulang tinggi masih jauh dari harapan masyarakat sebagai lembaga rehabilitasi narapidana. Peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan semakin memprihatinkan, seharusnya merupakan rangkaian penegakan hukum dan tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat telah berubah menjadi sarang peredaran narkotika dan sekaligus tempat perekrutan pengedar baru narkotika. Penelitian bertujuan untuk menganalisa dan menemukan regulasi sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika belum mewujudkan pemasyarakatan yang berkeadilan, kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika pada saat ini belum mewujudkan pemasyarakatan yang berkeadilan, serta menemukan rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika dalan mewujudkan pemasyarakatan yang berkeadilan. Hasil penelitian bahwa regulasi sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika belum mewujudkan pemasyarakatan yang berkeadilan karena penyalah guna tidak memperoleh hak rehabiltiasi medis, hal ini disebabkan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga hak penyalah guna narkotika untuk rehabilitasi sulit dilakukan, termasuk kondisi dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabiltasi sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika pada saat ini sehingga belum mewujudkan pemasyarakatan yang berkeadilan, yakni sanksi pidana pada Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang diterapkan terhadap penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri harus menjalani pidana dengan pidana minimum, tanpa memperoleh hak rehabilitasi sehingga Lembaga Pemasyarakan mengalami kelebihan kapasitas, dan terjadinya peredaran gelap narkotika sehingga tidak optimalnya proses pemasyarakatan terhadap penyalah guna narkotika dan narapidana lainnya. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika dalam mewujudkan pemasyarakatan yang berkeadilan, yakni menemukan rekonstruksi Pasal 111, dan 112, yakni : Pasal 111 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, bukan bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Pasal 112 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, bukan bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Selain itu juga meningkatkan Penanggulangan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, serta penyalah guna narkotika dalam proses pemasyarakatan ditempatkan pada (ruangan/Blok khusus) rehabilitasi medis. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penyalah Guna Narkotika, Pemasyarakatan, dan Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	04 Sep 2023 07:13
Last Modified:	04 Sep 2023 07:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30980

Actions (login required)

View Item