REKONSTRUKSI REGULASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA JUAL DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG SAH BERBASIS NILAI KEADILAN

Pamujiharto, Benny (2022) REKONSTRUKSI REGULASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA JUAL DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG SAH BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000346.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi BENNY PAMUJIHIRTO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pengaturan PPJB dalam KUHPerdata pada dasarnya tidak ditemukan secara tegas. Konteks PPJB ini pada prinsipnya sama dengan konteks hukum perikatan/perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), di mana PPJB ini dapat dikatakan suatu perjanjian yang timbul dari adanya sifat terbuka dari Buku III KUHPerdata, yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Metode penulisan ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi relativisme, metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer yang terdapat pada wawancara narasumber kemudian diperkuat dengan studi kepustakaan melalui langkah teoritik, Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimakud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari data lapangan baik wawancara dan/atau kuisioner yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif. Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Secara yuridis formal, perjanjian jual beli tanah tentu sangat rapuh apabila salah satu pihak beritikad buruk, karena PPJB dan Kuasa Jual HAT belum ada dasar hukum yang jelas, sehingga tentu mudah berubah menjadi sengketa dan merugikan pihak lainnya, Kelemahan Regulasi PPJB & Kuasa Jual Beli HAT yaitu faktor pihak penjual & pembeli, faktor Batasan tanah dgn RTH, faktor perizinan kavling tidak diizinkan dinas kota, faktor proses pemecahan tanah, faktor hukum, dan faktor penegakan hukum BPN, dan langkah yang ditempuh oleh PPAT dalam menyelesaikan hal tersebut antara lain dengan pendekatan dengan BPN serta saran dalam penulisan ini yaitu BPN dalam melaksanakan tupoksinya seharusnya tetap berpegang teguh pada peraturan dan atau perundangan yang ada, tidak membuat tafsiran sendiri, Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 mengatur adanya PPJB dan Kuasa Jual perlu mengatur mengenai masa berlakunya dan kewajiban para pihak baik penjual dan pembeli terhadap Notaris. Kata Kunci: PPJB, Kuasa Jual HAT, Rekonstruksi, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	04 Sep 2023 07:12
Last Modified:	04 Sep 2023 07:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30979

Actions (login required)

View Item