REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MENGADILI PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN

Panjaitan, Bernat (2023) REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MENGADILI PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000348.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi BERNAT PANJAITAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan menemukan regulasi mengadili Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara belum berbasi nilai keadilan. Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara berbasis nilai keadilan. Paradigma dalam penelitian ini adalah Konstruktivisme. Penelitian hukum yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum kualitatif yakni penelitian hukum non doktinal dengan menggunakan pendekatan socio legal research, dan sifat penelitian disertasi ini adalah deskriptif. Teori yang digunakan teori keadilan pancasila, keadilan bermartabat teori ( Grand Theory), teori sistem hukum (Middle Theory), serta teori hukum progresif dan teori kewenangan (Applied Theory). Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Regulasi kewenangan mengadili Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Belum Berbasis Nilai keadilan, Regulasi pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan kata-kata yang ambigu atau dapat menimbulkan penafsiran hukum lain siapa siapa yang termasuk ke dalam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengakibatkan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala Desa masuk kedalam kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara dimana hakim dalam memutus perkara dengan berbagai allasan pertimbangan hukum sehingga belum berbasis nilai unsur keadilan, dimana menimbulkan banyak perkara yang masuk ke dalam pengadilan tata usaha negara. (2) Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan mengadili Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara saat ini, kelemahan pada substasi hukum, strukstur hukum dan kultur hukum. (3) Rekonstruksi regulasi kewenangan mengadili Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara berbasis nilai keadilan, Rekonstruksi regulasi objek sengketa tata usaha negara Badan atau Pejabat dan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: isi Undang- undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.6 Tahun 1986 Tentang Pertadilan Tata Usaha Negara Ayat (1) Angka 8 tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Ayat (1) Angka 9 tentang Keputusan Tata Usaha Negara Sebelum direkonstruksi dalam hal terjadinya sengketa terhadapa penetapan panitia pemilihan kepala Desa tentang hasil pemilihan kepala desa tidak di selesaikan oleh Bupati dapat langsung di gugat ke pengadilan tata usaha negara. Kata Kunci: Rekonstruksi; keadilan; kewenangan, objek; TUN.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	04 Sep 2023 07:10
Last Modified:	04 Sep 2023 07:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30977

Actions (login required)

View Item