REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORTIF

Barus, Hendri Nupia Dinka (2022) REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORTIF. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000376.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi HENDRI NUPIA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan di Indonesia pada kenyataannya masih belum sesuai rasa keadilan dan harapan masyarakat. Banyak kritikan yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusasaan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Penyelesaian perkara laka lantas saat sekarang ini mengacu pada ketentuan UU No. 22/2009 tentang LLAJ dan KUHAP. Kedua dasar hukum proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas terrsebut belum memungkinkan untuk dilaksanakannya penyelesaiaan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Untuk menganalisis dan menemukan alasan mengapa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini belum berbasis keadilan restoratif. 2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. 3. Untuk merekonstruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan yuridis normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Pengaturan hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini belum berbasis keadilan restoratif, dikarenakan ketentuan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ belum merespon keinginan pelaku dan korban dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas, sebab adanya pemberian ganti rugi dan pemulihan terhadap korban tidak lantas menggugurkan tuntutan perkara terhadap pelaku, sehingga tujuan diadakannya pemberian ganti kerugian oleh pelaku terhadap korban tidaklah tercapai, yaitu hapusnya penuntutan perkara dengan melakukan penghentian penyidikan atau pun penghentian penuntutan. 2. Kelemahan hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu belum terintegrasinya pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum pidana, utamnya dalam KUHAP, Pengaturan hukum masih bersifat parsial, sehingga berlaku dalam internal lembaga penegak hukum saja, yang berpedoman pada peraturan masing-masing lembaga. Sebagai akibatnya, pengaturan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum. 3. Rekonstruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 230 dan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, sehingga terhadap perkara kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Dikecualikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak menggugurkan penuntutan perkara. Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Perkara Lalu Lintas, Keadilan Restoratif.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2023 03:16
Last Modified:	01 Sep 2023 03:16
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30954

Actions (login required)

View Item