REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

Bawono, Galih (2022) REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000029.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi GALIH BAWONO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, para pakar dan masyarakat adalah kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur. Tindak kekerasan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan merupakan ancaman nyata, baik fisik, verbal maupun emosional yang menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Tujuan penelitian ini pertama, menganalisis dan menemukan bahwa konstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak sebagai korban saat ini belum berbasis keadilan. Kedua, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak. Ketiga, Merekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak agar bisa tercipta suatu regulasi yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitaian disertasi ini, ditemukan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak sebagai korban saat ini belum berbasis keadilan, bahwa hukuman yang dijatuhkan hanya pidana penjara dan pidana denda dimana apabila pidana denda dibayarkan maka uang tersebut masuk ke dalam kas negara yang mengakibatkan pemulihan anak dalam korban kekerasan seksual secara psikis dan materil tidak terbantu dalam pembayaran denda tersebut. Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak yakni Subtansi Hukum, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual dan masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Struktur Hukum, tidak optimalnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah disebabkan oleh rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Kultur Hukum, kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut kekerasan seksual. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan yakni rekontruksi Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 5, 6, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13, 14 ayat (1), 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Pidana

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2023 03:11
Last Modified:	01 Sep 2023 03:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30950

Actions (login required)

View Item