REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERBASIS KEADILAN

Dewi, Elya Kusuma (2022) REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

Text 10302000023.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Disertasi ini mengkaji tentang Rekonstruksi Regulasi Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak Berbasis Keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, kelemahan-kelemahan, dan rekonstruksi regulasi terhadap sistem pembuktian tindak pidana pencabulan anak yang selama ini dipandang belum berkeadilan, karena belum adanya pengaturan berkaitan dengan pembuktian psikologis sehingga perlu dilakukan rekonstruksi sistem pembuktian tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan dengan pemuktian melalui visum et repertum maupun visum et pikologikum dan visum et psikiatrikum. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis-empiris. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi dan induksi. Hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan terkait dengan regulasi pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan anak belum dapat dikatakan berkeadilan karena pengaturan pembuktian dalam KUHAP saat ini hanya mengatur mengenai alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Sedangkan, pembuktian kasus pencabulan yang diatur dalam KUHAP belum diatur secara jelas, karena memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Kasus pencabulan biasanya tidak ada yang melihat, yang hanya ada saksi korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya barang bukti dapat hilang dengan seketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan alat bukti. Dalam kasis pencabulan anak penyidik juga membutuhkan bantuan dokter ahli forensik untuk memeriksa saksi korban. Untuk meminta bantuan dokter forensik penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik 2) Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan penerapan regulasi pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan anak terjadi karena adanya kelemahan dalam segi substansi hukum, segi struktur hukum dan budaya hukumnya. Dalam segi substansi hukum kelemahan regulasi pembuktian tindak pidana pencabulan anak adalah karena masih terbatasnya pengaturan alat bukti dalam KUHAP dan pengaturan alat bukti tersebut lebih berorientasi kepada pelaku. Kelemahan dalam segi struktur hukum terjadi karena belum berperspektif anak dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak serta kurangnya sinergi penegak hukum dengan dunia kedokteran, terutama psikologis klinis. Kelemahan dalam segi budaya hukum adalah terkait dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak anak masih kurang serta perlindungan hukum terhadap hak anak yang masih lemah di Indonesia 3) Berkaitan dengan rekonstruksi pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak, perlu adanya perluasan mengenai pemaknaan alat bukti surat yaitu dengan adanya penegasan bahwa hasil pemeriksaan medis baik secara fisik (visum et repertum) maupun secara psikologis (Visum et psikologikum) dan psikiatri (visum et et psikriatrikum) termasuk sebagai alat bukti surat. Oleh karena itu, dalam rumusan RUU KUHAP penegasan ini perlu ditambahkan pada Pasal 175 huruf n dengan rumusan yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan surat-surat termasuk bukti visum et repertum, visum et psikologikum dan visum et pskiatrikum. Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Pencabulan Anak, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2023 02:41
Last Modified:	01 Sep 2023 02:41
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30941

Actions (login required)

View Item