REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PERBANKAN YANG BERBASIS KEADILAN

Ponimin, Ponimin (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PERBANKAN YANG BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000404.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Publikasi PONIMIN.pdf Download (2MB)

Abstract

Adakalanya eksekusi atas jaminan hak tanggungan mengalami kendala ketika Debitur merasa masih berhak dengan berbagai dalih. Fenomena hukum yang demikian menjadi menarik untuk diteliti agar ditemukan fomulasi penyelesaiannya secara a hukum. Permasalah penelitian ini terdiri dari: 1). Bagaimana penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tidak dapat melunasi hutang Debitur kepada Kreditur di Perbankan?; 2). Mengapa penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tidak dapat melunasi hutang Debitur kepada Kreditur di Perbankan?; 3). Bagaimana rekonstruksi penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tidak dapat melunasi hutang Debitur kepada Kreditur di Perbankan? Kerangka pikir melukiskan antara yang ideal dan kenyataan kemudian ditemukan adanya kesenjangan setelahnya dirumuskan masalahnya yang dianalisis melalui: Teori Keadilan Pancasila Notonagoro (Grand Theory); 1).Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman; 2). Teori Hukum Kontrak Sutan Remy Sjahdeini(Middle Theory );1).Teori Hukum Progesif Satjipto Rahardjo; 2).Teori Penyelesaian Sengketa Simon Fisher (Applied Theory) Metode Penelitian ini menggunakan: Paradigma positivis, Jenis penelitian yuridis empiris. penelitian ini bersifat deskriptif, Sumber data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, serta metode analisis data kualitatif induktif. Kesimpulan penelitian ini terdiri dari: 1). Norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah belum memiliki norma yang memberikan sanksi kepada debitur yang terbukti secara sengaja menghalang-halangi jalannya eksekusi hak tanggungan; 2). Adanya pertentangan antara Pasal 6 UUHT dengan penjelasannya serta hak tanggungan yang melibatkan pihak ketiga harus disertai langkah antisipati atas pihak ketiga agar tidak mengganggu jalannya eksekusi. Adanya sita, sengketa atau gugatan, baik dalam bentuk gugatan perdata, pidana, maupun PTUN berakibat eksekusi hak tanggungan tidak dapat direalisasikan; 3). Perlunya penyesuaian agar secara formil telah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rekonstruksi Atas Pasal 6 UUHT juga dibutuhkan agar terjadi keserasian antara norma Pasal 6 tersebut dengan penjelasannya. Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Kredit Macet, Hak Tanggungan , Perbankan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Sep 2023 02:00
Last Modified:	22 Sep 2023 02:00
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30928

Actions (login required)

View Item