REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB PEKERJA KAPAL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGUSAHA BERBASIS NILAI KEADILAN

Nurtjahjo, Arief (2022) REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB PEKERJA KAPAL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGUSAHA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000012.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi ARIEF NURTJAHYO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Disertasi ini mengkaji tentang Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pekerja Kapal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Pengusaha Berbasis Nilai Keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, kelemahan-kelemahan, dan rekonstruksi regulasi terhadap Tanggung Jawab Pekerja Kapal yang selama ini dipandang belum berkeadilan terutama bagi perlindungan hukum pengusaha kapal, karena belum adanya pengaturan tegas mengenai tanggung jawab pekerja kapal yang meninggalkan kapal tanpa izin. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis-empiris. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi. Hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan terkait tanggung jawab Pekerja kapal diatur dalam KUH Dagang mulai dari Pasal 375 sampai dengan Pasal 392 serta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentan Pelayaran, Pasal 142 dan 143. Anak buah kapal wajib mentaati nakhoda atau pemimpin kapal secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapalnya tanpa izin nakhoda atau pemimpin kapal 2) Kelemahan-kelemahan dalam regulasi tanggung jawab pekerja kapal saat ini terdiri dari kelemahan hukum dalam segi substansi hukum dimana pertanggungjawaban pekerja kapal belum diatur sevara tegas dalam Undang-Undang pelayaran, kelemahan dalam segi struktur hukum yaitu Pemahaman Hukum Aparat Penegak HUkum Masih Kurang dalam Tindak Pidana Pelayaran, Belum Adanya Peradilan Khusus Tindak Pidana Pelayaran, SDM Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Pelayaran Masih Kurang. Sedangkan dalam segi budaya hukum kelemahannya adalah Belum Adanya pemahaman hukum pelayaran yang dimiliki Pekerja Kapal, Penanggung Jawab di Kapal Dibebankan kepada Nahkoda, Belum adanya Kesadaran Hukum dari Anak Buah Kapal 3) Rekonstruksi regulasi tanggung jawab pekerja kapal dalam mewujudkan perlindungan hukum pengusaha kapal berbasis keadilan adalah dengan merekonstruksi Pasal 143 UU Pelayaran, Pasal 385 dan 387 KUH Dagang. Dengan rekonstruksi yang dilakukan dalam pasal-pasal tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pengusaha kapal, karena tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja kapal pertanggungjawabannya menjadi tangungan pekerja kapal tersebut. Kata Kunci: Pekerja Kapal, Pengusaha Kapal, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Sep 2023 01:59
Last Modified:	22 Sep 2023 01:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30927

Actions (login required)

View Item