Roswandi, Roswandi (2023) REKONSTRUKSI PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH ABSENTEE MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) YANG BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
Text
10302000408.pdf Download (1MB) |
|
Text
Publikasi ROSWANDI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Saat ini sedangkan digalakkan percepatan pendaftaran tanah secara sistematis dengan dasar hukum Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), namun pengaturan ini tidak memberikan pengaturan terkait larangan pendaftaran tanah absentee. Oleh sebab itu sangat potensial pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di beberapa tempat menerbitkan serpikat terhadap tanah absentee yang seharusnya dilarang. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan menemukan pengaturan pendaftaran tanah absentee melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum berkeadilan, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan pengaturan pendaftaran tanah absentee melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini, dan melakukan rekonstruksi pengaturan pendaftaran tanah absentee melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio legal, dengan menggunakan paradigma constructivism. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah social legal research, pendekatan konsep dan pendekatan komparasi. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan,. Data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu grand theory keadilan Pancasila dan Teori Negara Hukum, middle theory teori sistem hukum, dan Applied Theory Teori Hukum Pembangunan dan Teori hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Pengaturan pendaftaran tanah absentee melalui Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap yang belum berkeadilan, yaitu : Pasal 5 (penyelenggaraan PTSL tanpa mengindahkan larangan tanah absentee), Pasal 7 (penetapan lokasi PTSL tidak diatur larangan tanah absentee), Pasal 25 ayat 1 (penyelesaian PTSL khusus dalam kluster 3 tentabg bidang tanah yang tidak diterbitkan sertifikat, tidak ada pengaturan tanah absentee, Pasal 30 ayat 2 ( Tidak mengatur keberadaan tanah absentee) dan Pasal 32 ( Tidak mengatur keberadaan tanah absentee) Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). (2) Kelemahan substansi hukum yaitu Pasal 5, Pasal 7, Pasal 25 ayat 1, Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kelemahan substansi hukum pengaturan pendaftaran tanah absentee dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sedangkan kelemahan struktural hukum dalam pendaftaran tanah absentee yaitu keterbatasan manajemen pertanahan, keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM, terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengukuran, dan kelemahan kultur hukum masyarakat yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. (3) Rekonstruksi pengaturan pendaftaran tanah absentee melalui Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap berbasis nilai keadilan Pancasila. Prinsip keadilan Pancasila dalam pengaturan pendaftaran tanah absentee, yaitu tidak bertentangan dengan nilai agama dan kepercayaan, melindungi hak-hak warga negara, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesetaraan, melindungi masyarakat luas. Dan aturan yang jelas, dan tidak menimbulkan konflik norma dengan aturan yang lebih tinggi. Mengingat adanya nilai dan norma dalam pengaturan pendaftaran tanah absentee yang belum bernilai keadilan, maka Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu dilakukan rekonstruksi agar berbasis nilai keadilan. Kata Kunci : Rekonstruksi;Pendaftaran;Tanah ;Absentee; keadilan;
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 22 Sep 2023 01:58 |
Last Modified: | 22 Sep 2023 01:58 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30926 |
Actions (login required)
View Item |