REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN SEBAGAI EKSISTENSI REPUTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT BERBASIS NILAI KEADILAN

Suparnyo, Suparnyo (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN SEBAGAI EKSISTENSI REPUTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000416.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi SUPARNYO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, situasi berubah drastis. DPRD sekarang telah mendapatkan legitimasi peran sebagai unsur pemerintahan yang dapat mengajukan draft peraturan serta anggaran, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menyakinkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menanganalisis dan menemukan Regulasi Pengawasan Sebagai Eksistensi Reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Good Governance And Clean Government Belum Berbasis Nilai Keadilan, Untuk mengnalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi Pengawasan Sebagai Eksistensi Reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Good Governance And Clean Government saat ini dan untuk menermukan rekonstruksi regulasi Pengawasan Sebagai Eksistensi Reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Good Governance And Clean Government Berbasis Nilai Keadilan. Paradigma dalam penelitian ini adalah Konstruktivisme. Metode pendekatan penelitian ini adalah sosiologis/socio-legal Research yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Studi sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. penelitian socio-legal dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan (field research) baik dalam rangka menemukan dan mengembangkan hukum, maupun dalam rangka melakukan verifikasi apakah sesuatu norma hukum masih tetap dapat dipertahankan atau tidak Artinya mendekati masalah hukum sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam kehidupan praktis. Teori Hukum yang digunakan adalah teori keadilan, teori sistem hukum dan teori hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Regulasi Pengawasan Sebagai Eksistensi Reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Good Governance And Clean Government Belum Berbasis Nilai Keadilan, disebabkan belum mampu mewujudkan sistem demokrasi yang baik yakni praktik pemerintahan dinilai baik dan bersih jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. (2) Kelemahan-kelemahan Regulasi Pengawasan Sebagai Eksistensi Reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Good Governance And Clean Government saat ini. Pertama, anggota DPR belum bisa memperlihatkan kinerja maksimal. Kedua, para wakil rakyat itu sering menyepelekan arti kehadiran dalam rapat kerja DPR. Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Sebagai Eksistensi Reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Good Governance And Clean Government Berbasis Nilai Keadilan adalah Pasal 148 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebelum Direkonstruksi yakni “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota” setelah di rekonstruksi “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan serta menjaga reputasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota” dan Pasal 148 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014. Kata Kunci: DPRD, Pengawasan, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Sep 2023 02:13
Last Modified:	22 Sep 2023 02:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30917

Actions (login required)

View Item