REKONSTRUKSI REGULASI ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Supoyo, Supoyo (2023) REKONSTRUKSI REGULASI ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000417.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi SUPOYO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Peranan politik hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis normatif (legal research) untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Aspirasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum berbasis nilai keadilan Pancasila. (2) Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi Aspirasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini. (3) Untuk menganalisis dan menemukan Rekonstruksi Regulasi Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Hasil penelitian menunjukan (1) Regulasi Aspirasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum berbasis nilai keadilan Pancasila, dimana Praktik pembuatan Perppu Cipta Kerja yang ugal-ugalan dengan alasan resesi global bertentangan dengan tujuan negara hukum. Bahasa hukum dalam Perppu Cipta Kerja sebagian besar isi Perppu Cipta Kerja yang diteken Presiden Joko Widodo ini merupakan salinan dari Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disebut "inkonstitusional bersyarat“ oleh MK. (2) Kelemahan-kelemahan Regulasi Aspirasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini, dikaji dengan teori Lawrence M Friedman terdiri dari tiga faktor (a) Kelemahan struktur hukum meliputi; masih kuatnya kepentingan politik partai, kurangnya komitmen dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kurangnya kemampuan menjalankan fungsi legislasi. (b) Kelemahan subtansi hukum dimana struktur kalimat bahasa perundang-undangan cenderung berbentuk kalimat majemuk, baik setara, bertingkat, maupun campuran. Jarang sekali digunakan kalimat tunggal dalam pembuatan norma (c) Kelemahan budaya hukum meliputi: tidak dididik untuk menjadi insan yang aktif, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah, apatis dan hanya mengikuti kehendak negara. (3) Rekontruksi Regulasi Aspirasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis nilai keadilan Pancasila terdiri dari (a) rekontruksi nilai penerapan nilai-nilai Pancasila dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. (b) Rekontruksi norma terdapat dalam Pasal 18 huruf h menjadi “aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak” Kata Kunci : Rekonstruksi;Regulasi; Aspirasi;Masyarakat;Keadilan;Pembentukan;

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Sep 2023 02:11
Last Modified:	22 Sep 2023 02:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30915

Actions (login required)

View Item