REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PASCA DIVERSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Ghoni, Abdul (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PASCA DIVERSI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000001.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi ABDUL GHANI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) mensyaratkan adanya diversi saat penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Diversi anggap sebagai pengembangan untuk menciptakan keadilan. Namun, pelaksanaan diversi dan pasca diversi yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih menyisakan persoalan yang membutuhkan penyelesaian dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pelaksanaan diversi, dan pasca pelaksanaan diversi yang dapat mengembangkan dan menciptakan perlindungan anak berbasis nilai keadilan. Upaya reintegrasi yang telah termaktub dalam UU SPPA tersebut juga masih menyisakan persoalan, sehingga merekonstruksi perlindungan ABH pasca diversi menjadi sebuah kebutuhan mendesak dalam menciptakan tujuan hukum yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang bersifat sosiologis atau empirik dalam rangka mendudukkannya dalam perspektif yang seharusnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan menggunakan tahapan yang disusun Miles and Huberman, reduksi data, data display dan pengembilan kesimpulan. Pada akhirnya, analisa data dapat merekonstruksi model perlindungan ABH pasca pelaksanaan diversi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak. Hasil penelitian mengungkap bahwa diversi belum memberikan jaminan perlindungan terhadap ABH, kepentingan terbaik untuk anak (kesejahteraan sosial), mendorong terciptanya keadilan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan menanamkan tanggungawab kepada anak. Hal ini disebabkan karena masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan diversi dan pasca diversi. Kelemahan pasca diversi antara lain: Tidak ada aturan tentang pengawasan, pembimbingan ABH pasca Diversi yang berhasil, dan tidak adanya aturan anak boleh melakukan diversi kedua dan ketiga. Rekonstruksi regulasi perlindungan ABH pasca diversi berbasis nilai-nilai keadilan adalah dalam bentuk penyusunan proses diversi kedua dan ketiga bagi ABH yang kebetulan melakukan tindak pidana untuk sebagai upaya perlindungan anak. Adapun rekonstruksi terhadap UU SPPA adalah Pasal 27 ayat (1) menjadi “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tempat tinggal Anak setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”, Pasal 68 ayat (2) menjadi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tempat tinggal Anak”, serta penambahan huruf f dalam Pasal 65 “Memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi anak pasca diversi”. Kata Kunci: Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, Pasca Diversi, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Sep 2023 02:10
Last Modified:	22 Sep 2023 02:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30914

Actions (login required)

View Item