REKONSTRUKSI REGULASI PAJAK PERTAMBANGAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Apriliyanto, Fadli Eko (2022) REKONSTRUKSI REGULASI PAJAK PERTAMBANGAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10301900164.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi FADLI EKO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Upaya pemulihan lingkungan pasca tambang menjadi keharusan guna mewujudkan pertambangan mineral dan batu bara berwawasan pembangunan berkelanjutan sekaligus keadilan ekologis, guna mewujudkan hal tersebut keberadaan maknisme ketersediaan anggaran pemulihan lingkungan pasca tambang dibutuhkan. Mekanisme tersebut salah satunya melalui pajak pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, namun demikian pajak sebagai mekanisme penyediaan anggaran pemulihan lingkungan psaca tambang tidak berjalan hingga saat ini. Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah untuk menganalisis regulasi pajak pertambangan saat ini yang belum mampu mewujudkan keadilan ekologis, untuk menganalisis kelamahan-kelemahan regulasi pajak pertambangan saat ini, untuk merekonstruksi regulasi pajak pertambangan yang berbasis nilai keadilan. Penelitian dosertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian berupa deskriptif eksplanatori. Teori yang digunakan ialah Teori Keadilan sebagai grand theory, Teori Sistem Hukum sebagai middle ranged theory, Teori Hukum Progresif sebagai applied theory. Hasil dari penelitian disertasi ini ialah Pelaksanaan pidana pajak pertambangan belum secara optimal menjalankan upaya paksa dan dengan melalui jalur hukum pidana sehingga budaya tidak tertib pajak dan penggelapan pajak pertambangan menjadi tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi persoalan tersebut ialah faktor hukum yaitu berupa persoalan tidak diaturnya kedudukan pidana pengganti mengakibatakan berbagai macam penafsiran hukum dalam kasus pidana pajak, faktor penegakan hukum yaitu dengan adanya persoalan di sektor aturan hukum maka pelaksanaan eksekusi pidana pajak juga akan mengalami persoalan, dan faktor masyarakat adanya budaya dalam mencari celah guna penghindaran pajak dan adanya tingkat kesadaran tertib pajak yang rendah serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pajak juga mengakibatkan penegakan hukum pidana pajak sulit dilakukan. Sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum terkait pelanggaran pajak pertambangan yang jelas melalui hukum pidana, hal ini dapat dilakukan dengan jalan melakukan rekonstruksi terhadap Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 kemudian perlu adanya penerapan gijzeling kepada pelaku hingga pelaku melunasi pembayaran pidana pajak yang ada. Kata Kunci: Regulasi, Pajak, Pertambangan, Rekonstruksi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Sep 2023 02:08
Last Modified:	22 Sep 2023 02:08
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30912

Actions (login required)

View Item