REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS NILAI KEADILAN

Silaban, Rudolf (2022) REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

[img] Text
10302000431.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Publikasi RUDOLF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Pasca perubahan UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai “tanggung jawab mutlak” dalam Pasal 88 telah dihapus. Sehingga terhadap korporasi tidak lagi dapat dibebani tanggung jawab secara mutlak. Sementara itu, sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan sanksi pidana pokok. Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Mengapa regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini belum berbasis nilai keadilan? 2. Bagaimana kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini? 3. Bagaimana rekontruksi regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berbasis keadilan ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan pertanggungjawaban pidana korporasi secara mutlak (strict liability) dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH pasca dilakukan perubahan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja mengalami pergeseran makna, hal mana diatur dalam dalam PP 22/2021 tentang P3LH yang mengindikasikan strict liability hanya dapat dilakukan jika pengawasan sudah menemukan adanya ketidaktaatan, yang mana berarti perlu ada pembuktian unsur kesalahan. 2. Kelemahan- kelemahan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup didasari pada dua konsep, yaitu strict liability dan vicarious liability, di mana konsep pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan kepada korporasi dan juga pengurus atau personel pengendali. 3. Rekontruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH jo UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yaitu dengan merubah ketentuan Pasal 88, Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Perubahan Pasal 88 dimaksudkan untuk mengembalikan konsep tanggung jawab mutlak (stirict liability), sehingga menurut pertanggungjawaban korporasi tidak perlu adanya pembuktian kesalahan. Perubahan Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH ditujukan untuk memposisikan sanksi tambahan berupa perbaikan tindak pidana menjadi sanksi tndakan yang berdiri sendiri di samping sanksi pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan terhadap korporasi. Dari hasil penelitian direkomendasikan : 1. Agar ketentuan Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH, yakni mengenai ketentuan dan penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap korporasi, tidak perlu adanya pembuktian kesalahan. 2. Agar bentuk pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap korporasi dalam hal terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH harus tetap dipertahankan. 3. Agar sanksi pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan sebagai akibat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH diposisikan sebagai sanksi pidana tindakan yang berdiri sendiri, yang dapat diancamkan dan dikenakan pada korporasi selain sanksi pidana denda. Kata Kunci: Rekonstruksi, Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana Lingkugan, Nilai Keadilan.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 29 Sep 2023 03:59
Last Modified: 29 Sep 2023 03:59
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30898

Actions (login required)

View Item View Item