POLITIK HUKUM NEGARA TIMOR LESTE TENTANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL OLEH BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

Cruz, Carolina Da (2022) POLITIK HUKUM NEGARA TIMOR LESTE TENTANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL OLEH BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10301900021.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi CAROLINA DA CRUZ.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji dan menganalisis politik hukum Timor Leste tentang pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik yang baik dalam perspektif negara hukum kesejahteraan. 2) Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelamahan regulasi politik hukum negara Timor Leste tentang pelayanan publik pencatatan sipil oleh birokrasi pemerintah dalam perspektif negara hukum kesejahteraan. 3) Untuk mengkaji dan menganalisis politik hukum Timor Leste dalam peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik yang baik dalam perspektif negara hukum kesejahteraan. Metode paradigma yang digunakan adalah konstruktifisme. Metode pendekatan yang digunakan adalah socio-legal research. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan di atas melalui jenis dan sumber data. Dan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hokum tersier. Data primer data yang bersumber dari lapangan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan. Yang berkaitan dengan Grand Theory (Teori Negara Hukum Kesejahteraan), Middle Theory (Teori Pelayanan Publik dan Teori Sistem Hukum) dan Applied Theory (Teori Birokrasi Pemerintah). Hasil penelitian ini adalah Politik Hukum Timor Leste Tentang Pencatatan Sipil Yang Dilaksanakan Oleh Birokrasi Pemerintahan Belum Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Pelayanan Publik Yang Baik Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan karena di Timor Leste belum diatur, memiliki Undang-undang tentang pelayanan publik atau asas-asas umum tentang Pemerintahan yang baik. Karena pelayanan publik di Timor Leste tidak cepat dan prosedur tidak jelas. Kelemahan-kelamahan Regulasi Politik Hukum Negara Timor Leste Tentang Pelayanan Publik Pencatatan Sipil oleh Birokrasi Pemerintah dalam perspektif negara hukum kesejahteraan terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Substansi (Substance), Struktur (Structure), dan Budaya (Culture). Faktor substansi (hukum) belum ada pengaturan khusus di dalam melalui undang-undang hanya peraturan pemerintah. Faktor Struktur (Lembaga) pencatatan sipil belum menerapkan asas-asas hukum yang baik, keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten yang berdampak pada proses pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi terhambat. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh organisasi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik jika didukung sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, wawasan intelektual, kedisiplinan, dan keterampilan yang tinggi. Kemampuan Pegawai yang ada dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih perlu ditingkatkan, dilihat dari kemampuan dalam pengetahuan dan penguasaan dalam bidang komputer masih terbatas. Faktor Kultur (Budaya) pelayanan belum berbasis IT, lebih suka kolektif dari pada mandiri. Politik Hukum Timor Leste Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik yang baik dalam perspektif negara hukum kesejahteraan. Keputusan Undang-Undang No. 32/2008 Prosedur Administrasi Pasal 5 Asas keadilan dan ketidak berpihakan. Dalam melaksanakan kegiatannya, administrasi publik harus berlaku adil dan tidak memihak dengan semua orang yang menjalin hubungan dengannya. Pasal 6 Prinsip Itikad Baik. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi, dan dalam segala bentuk dan tahapannya, Administrasi Publik dan individu harus bertindak dan berhubungan sesuai dengan aturan itikad baik. Kata Kunci : Politik Hukum, Pelayanan Pencatatan Sipil, Politik Birokrasi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	29 Sep 2023 03:57
Last Modified:	29 Sep 2023 03:57
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30897

Actions (login required)

View Item