REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS LOCAL WISDOM DALAM MENCAPAI KEADILAN EKOLOGIS

Handitya, Binov (2022) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS LOCAL WISDOM DALAM MENCAPAI KEADILAN EKOLOGIS. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10301900019.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi BINOV HADITYA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara karena memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Konstitusi memberi amanat agar sumberdaya alam di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945). Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Penelitian disertasi ini membahas tentang permasalahan antara lain: 1) Mengapa regulasi perlindungan hutan di Indonesia belum dapat mewujudkan keadilan ekologis; 2) Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hutan sehingga tidak bisa mewujudkan keadilan ekologis; dan 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hutan yang berbasis local wisdom dapat membangun keadilan ekologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa regulasi perlindungan hutan di Indonesia belum dapat mewujudkan keadilan ekologis. Hal ini dipengaruhi dari penggunaan lahan hutan sangat bervariasi mulai dari lahan yang hanya untuk kegiatan masyarakat yang sifatnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga kegiatan yang sifatnya produktif. Disamping itu, regulasi pengelolaan hutan di Indonesia masih mempunyai beberapa kelemahan- kelemahan sehingga tidak bisa mewujudkan keadilan ekologis. Keadilan ekologis merupakan sebuah perjuangan untuk mendapatkan keadilan lingkungan antargenerasi, untuk menyelamatkan diri dari krisis ekologis di Indonesia. Regulasi kehutanan yang dibuat pemerintah selama ini terlihat tidak mengakui unsur lokalisme dan bentuk-bentuk sosial yang berbasis pada lingkungan. Keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam pembuatan kebijakan masih kurang dan menyebabkan kebijakan yang dibangun lebih bersifat teknokratis. Pada kesimpulan disertasi ini kami menyebutkan tentang rekontruksi nilai keadilan ekologis dalam regulasi pengelolaan hutan sangat diperlukan. Adapun norma yang kami lakukan perubahan di antaranya pada Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 26 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan Pasal 108 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kata Kunci: Regulasi Kehutanan; Keadilan Ekologis; Local Wisdom

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	29 Sep 2023 03:56
Last Modified:	29 Sep 2023 03:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30896

Actions (login required)

View Item