REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Wijayanto, Agus (2023) REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10301900010.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi AGUS WIJAYANTO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dewasa ini penerapan ganti kerugian tanah dalam pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum belum berkeadilan, hal ini deikarenakan gantikerugian pada pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum belum mampu menagkomodasi besaran kerugian masyarakat akibat adanya pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Sistem Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan- kelemahan Regulasi Sistem Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum saat ini. Untuk menemukan rekontruksi Regulasi Sistem Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang belum berbasis nilai keadilan. Metode di dalam disertasi ini ialah penelitian hukum kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan ganti kerugian pada pengadaan tanah gna pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia saat ini masih belum berkeadilan, hal ini terlihat dengan adanya persoalan ketidak jelasan lama pelunasan ganti kerugian tanah pasca dilakukannya penentuan lokasi, tidak jelasnya patokan dalam hal penentuan besaran ganti kerugian, serta kurangnya keadilan proses gantti rugi kepada masyarakat terdampak. Adapun kelemahan dalam sistem ganti kerugian pada pengadaan tanah gna pembangunan untuk kepentingan di Indonesia saat ini ialah kelemahan terkait peraturan perundang-undangan yang mana baik Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tidak memuat secara jelas lama pelunasan ganti kerugian, besaran ganti kerugian, serta keterlibatan masyarakat terkait ganti kerugian pada pengadaan tanah gna pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi hukum baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ketentuan yang diubah ialah Pasal 34 sehingga ketentuannya menjadi 1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. 2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara. 3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah menetapan Ganti Kerugian. 4) Pemerintah berkewajiban melunasi ganti kerugian tanah yang terkena pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum, selambat-lambatnya enam bulan setelah dilakukannya penentuan lokasi.”. Kata Kunci: Ganti Kerugian, Rekonstruksi, Tanah.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	31 Aug 2023 07:20
Last Modified:	31 Aug 2023 07:20
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30892

Actions (login required)

View Item