REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) BERBASIS NILAI KEADILAN

Junianto, Junianto (2022) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302100245.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi JUNIANTO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat maka pemerintah menetapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama kepada orang yang tidak mampu di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa permasalahan seperti ada kecenderungan masyarakat untuk menganggap bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan menanggung semua pembiayaan pelayanan kesehatan dan tidak adanya jaminan kenyamanan yang di terima oleh peserta BPJS PBI. Hal ini menunjukkan belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak orang tidak mampu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dalam perspektif HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan permasalahan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI), untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor hukum yang memengaruhi pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi Pasal 11 Undang-Undang BPJS terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berbasis nilai keadilan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitiandan pendekatan Socio Legal (socio-legal research). Paradigma uang digunakan adalah Paradigma Konstruktivisme untuk memahami bahwa realitas yang ada itu tidak bisa digeneralisasikan terhadap suatu konteks dalam waktu tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive non random sampling dengan teknik purposive sampling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dapat dilihat secara jelas baik dari kajian teoritis maupun kajian empiris, termasuk tinjauan dari produk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah serta institusi dalam konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State) sebagai upaya pemerintah memberikan jaminan sosial dan pelayanan sosial kepada seluruh rakyatnya secara berkeadilan. Perlindungan hukum bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI)menjadi sesuatu hal yang penting karena hal ini berkaitan erat dengan penanganan dan pelayanan kesehatan yang nantinya akan diterima oleh pasien. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi orang yang tidak mampu sudah dilaksanakan akan tetapi tidak optimal. Faktor-faktor hukum yang paling memengaruhi terhadap pelaksanaan perlindungan bagi orang yang tidak mampu di rumah sakit saat ini adalah faktor masyarakat, yaitu tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Selain itu masih ada pembedaan pelayanan kesehatan yang di terima oleh pasien peserta BPJS PBI dengan pasien BPJS Non-PBI. Konstruksi Ideal Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Berbasis Nilai Kesejahteraan dapat terwujud dengan upaya merekonstruksi hukum terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan merekonstruksi terhadap 3 (tiga) komponen yaitu penguatan komponen substansi hukum, penguatan komponen struktur hukum dan penguatan komponen kultur hukum. Kata Kunci : Rekonstruksi Hukum, Jaminan Kesehatan, Perlindungan Hukum.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2023 02:18
Last Modified:	01 Sep 2023 02:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30889

Actions (login required)

View Item