REKONTRUKSI REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS NILAI KEADILAN

Choeri, Imron (2022) REKONTRUKSI REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302100246.pdf Download (2MB)
	Text Publikasi IMRON CHOIRI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis regulasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai keadilan, mengungkap dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pengelolaan zakat saat ini dan merekontruksi regulasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai keadilan. Paradigma dalam penelitian ini adalah Postpositivme dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan Teori Keadilan Islam dan Keadilan Pancasila sebagai Grand Theory, Teori Sistem Hukum Lawrenc Friedman, Teori Penegakan Hukum Progresif Jimly Assidiqi sebagai Midle Theory. Teori Maslahah, Maqashidusy Syari’ah, Istishan, Istishlahi sebagai Aplication Theory. Hasil penelitian menemukan bahwa, regulasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum berbasis keadilan, terutama dalam ranah hukum positif di Indonesia dikarenakan masih ditemukan beberapa ketidak sesuaian atau ketidak sempurnaan undang-undang zakat dan peraturan perundangan lain sebagai pelaksana. Pada pasal 21-24 belum tertuang secara jelas sebagaimana pada pasal 21 ayat (1) “Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya”. Pada pasal 24 “Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang yaitu PP nomor 14 tahun 2014, terkait pengumpulan dana zakat yang ada pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat yang terdapat pada pasal 53 sampai dengan pasal 55, masih belum mengatur zakat perorangan yang tidak terikat dengan instansi. Belum tertuang relasi zakat dan pajak yang terintegrasi secara sistem informasi (IT), masih berbasis bukti pembayaran dari Baznas dibawa kekantor pajak untuk melakukan pengurangan pembayaran pajak. Kelemahan-kelemahan Regulasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat saat ini belum mengatur secara komprehensip, salah satunya adalah optimalisasi pengumpulan zakat. Budaya hukumnya masyarakat menghitung dan mendistribusikan secara mandiri. Rekontruksi regulasi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis keadilan perlu dilakukan dengan melahirkan Undang-undang zakat yang baru atau pelaksana Undang-undang yang mendukungnya agar bisa mengatur secara komprehensif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai keadilan secara menyeluruh. Kata Kunci: Konstruksi, Regulasi, Pengelolaan Zakat

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2023 02:17
Last Modified:	01 Sep 2023 02:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30887

Actions (login required)

View Item