PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGUASAI TANAH DAN BANGUNAN TANPA IJIN MILIK PT. KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI 3 CIREBON DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

Wijaya, Renanda Bagus (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGUASAI TANAH DAN BANGUNAN TANPA IJIN MILIK PT. KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI 3 CIREBON DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302100082_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Konflik pertanahan dapat terjadi antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis, artinya terdapat hubungan masyarakat dengan lembaga politik dan masyarakat dengan proses politik (sosialisasi, konflik, komunikasi dan rekrutmen). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menguasai tanah dan bangunan tanpa ijin milik PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menguasai tanah dan bangunan tanpa ijin milik PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan solusinya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori kepastian hukum dan teori keadilan dalam perspektif Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai Tanah dan Bangunan Tanpa Ijin Milik PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon adalah dilakukan dengan tahapan proses peradilan pidana yang diawali dengan di kepolisian menerima laporan dari pelapor, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, dan berakhir dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangkanya kepada jaksa penuntut umum. Hambatannya adalah lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan tanah. Solusinya adalah dalam perumusan aturan hukum terhadap perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah lebih dikhusus lagi dan di tentukan terlebih dahulu kualifikasi bentuk tindak pidananya yang akan dikenakan ketika ingin mendakwa seseorang atas perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan. . Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Menguasai Tanah Dan Bangunan Tanpa Ijin

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	31 Aug 2023 06:48
Last Modified:	31 Aug 2023 06:48
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30879

Actions (login required)

View Item