REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)

Tri P, Ni Nyoman (2023) REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen). Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302100073_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tindak pidana narkotika. Keterkaitan antara TPPU dan tindak pidana narkotika juga dapat dilihat dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dimana berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis predicate crime dari TPPU. Tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal pidana narkotika yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm. Tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui dan Menganalisa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen), Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif dan Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) terkait Tindak pidana pencucian uang pidana asal Narkotika. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkotika dan juga Penyidik Polri. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang belum optimal karena UU TPPU masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian uang, serta terdapat hambatan-hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum merupakan hal penting dalam upaya penegakan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	31 Aug 2023 06:55
Last Modified:	31 Aug 2023 06:55
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30871

Actions (login required)

View Item