SUPREMASI YURIDIS DOMINUS LITIS KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Muzakir, Ma'ruf (2023) SUPREMASI YURIDIS DOMINUS LITIS KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302100057_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB)

Abstract

Posisi dari dominus litis dalam KUHAP jika dipadukan dengan integrared criminal justice system yang didalamnya terkandung asas diferensiasi fungsional, dominus litis ialah pengendali perkara, maka sejauh mana tahapan proses pemeriksaan yang dapat dipandang sebagai dominis litis Kejaksaan R.I. Pertanyaan ini merupakan suatu konsekuensi atas fakta bahwa hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan pada tahapan Penyidikan hanya sebatas koordinasi fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) hakikat asas dominus litis dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, (2) eksistensi Kejaksaan dalam penerapan asas dominus litis dalam penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi saat ini, (3) upaya penguatan kewenangan Kejaksaan selaku dominus litis dalam penegakan hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke penuntut umum, menunjukkan bahwa Jaksa selaku penuntut umum adalah Dominus Litis sebagai pengendali atau pemilik perkara. (2) Posisi Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Umum tergantung dari penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum hanya memeriksa secara formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses penyusunan berkas dan tata cara perolehan alat bukti, menjadi problema apabila di persidangan terdakwa mencabut keterangannya di BAP. Jaksa penuntut umum harus mempertanggungjawabkan atau membuktikan surat dakwaannya. Sering juga terjadi bolak-balik berkas perkara antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum. (3) Dalam rekonstruksi hukum produk KUHAP terkait hakikat Domunis Litis pada Kejaksaan untuk tahap penyidikan, penyempurnaan substansi hukum dengan cara memasukkan ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakan penyidikan, sedangkan rekonstruksi hukum produk KUHAP terkait hakikat Domunis Litis pada Kejaksaan Intensi Keadilan Restoratif, peraturan bersama antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus menuangkan keterlibatan Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kata Kunci: Supremasi Yuridis, Dominus Litis, Kejaksaan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	31 Aug 2023 07:52
Last Modified:	31 Aug 2023 07:52
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30861

Actions (login required)

View Item