KEPASTIAN HUKUM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 DALAM MENERAPKAN PUNISHMENT PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API (Studi Kasus Perkara No.920/Pid.Sus/2019/PN Smg)

Pratama, Ganung Alif Mahatva (2023) KEPASTIAN HUKUM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 DALAM MENERAPKAN PUNISHMENT PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API (Studi Kasus Perkara No.920/Pid.Sus/2019/PN Smg). Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302100045_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB)

Abstract

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) pertanggungjawaban hukum tindak pidana penyalahgunakan senjata api bagi masyarakat sipil, (2) amar putusan Nomor: 920 /Pid.Sus/2019/PN.Smg sudah sesuai dengan esensi kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, (3) punishment dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih relevan dengan situasi dan kondisi sosiologis Indonesia saat ini terkait penyalahguanaan senjata api. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dalam konteks penyalahgunaan senjata api berlaku pertanggungjawaban pidana pada Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. (2) Kondisi beracara pada kasus Nomor : 920 /Pid.Sus/2019/PN.Smg masih tidak relevan secara positivistik hukum, penalaran hukum, pertimbangan sosiologis, maupu secara konstruksi pidana yang diterapkan majelis hakim. Amar putusan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan untuk terdakwa belum mencapai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum karena dinilai terlalu ringan untuk sebuah tindak pidana penyalahgunaan senjata api. (3) Ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api illegal belum dapat memberikan efek jera karena dalam kenyataannnya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api illegal tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tdak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api illegal lainnya untuk memasih menyimpan senjata api illegal tersebut. Kata Kunci: Undang-Undang Darurat, Penyalahgunaan, Senjata Api.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	31 Aug 2023 07:36
Last Modified:	31 Aug 2023 07:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30851

Actions (login required)

View Item