PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 128/Pid.Sus/2022/PN.MJl)

Susamto, Andi (2023) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 128/Pid.Sus/2022/PN.MJl). Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302100014_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)

Abstract

Pertanggungjawaban hukum terkait penyalahgunaan narkotika sangat diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia hal ini dikarenakan narkotika memiliki efek yang sangat buruk bagi kesehatan manusia yaitu dapat merusak fisik dan mental. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial masyarakat atau lingkungan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penjual narkotika dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam kenyataanya meskipun telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, kejahatan narkotika ini belum dapat diredakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 128/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Mjl). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban hukum Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, dilaksanakan pula penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengenai perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 untuk narkotika golongan III, Pasal 129 untuk prekusor narkotika, Pasal 130 untuk pengkhususan yang dilakukan oleh korporasi serta Pasal 132 untuk percobaan atau pemufakatan jahat yang berkaitan dengan menjadi perantara narkotika. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap seorang yang bertindak sebagai perantara narkotika pada putusan nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.MJl di mata hakim yaitu terdakwa berinisial YN dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta terdakwa tidak sama sekali mengajukan perlawanan terhadap putusan berupa banding maupun kasasi. Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, Pelaku, Menjual Narkotika

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	31 Aug 2023 04:28
Last Modified:	31 Aug 2023 04:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30827

Actions (login required)

View Item