TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN PAJAK

Yulianto, Ahmad Rudi (2023) TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN PAJAK. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302100008_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)

Abstract

Sistem pemungutan pajak dengan mekanisme self-assessment system menjadi sumber permasalahan pajak. Penerapan self-assessment system ini dapat memberikan celah kepada Wajib Pajak untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menarik untuk dikaji. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan perundang-undangan terkait pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kriteria pemilihan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis melalui pendekatan konsep (conceptual approach). Dalam sistem self-assessment yang dijadikan dasar atau pedoman dilakukannya pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, sehingga tesis ini mengulas tentang Pemeriksaan Pajak, Ruang Lingkup Pemeriksaaan, Kendala Dalam Penegakan Hukum. Hasil dari tinjauan pustaka ini nantinya akan digunakan sebagai kerangka berpikir untuk melakukan analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai salah satu upaya penegakan hukum. Dari hasil penelitian, pelaksanaan pemeriksaan tentunya harus memperhatikan asas prioritas karena sebab terbatasnya tenaga pemeriksa dan cakupan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pemeriksaan. Asas prioritas tercermin dari daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) yang merupakan daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalian potensi sepanjang tahun berjalan baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. Adapun variabel yang digunakan dalam penentuan Wajib Pajak yang akan menjadi populasi DSP3 adalah meliputi (Surat Edaran Dirjen Pajak SE- 15/PJ/2018) Ketentuan terkait pemeriksaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PMK 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, PMK No. 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan jika memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) PMK 184/2015. Sementara pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka memenuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diatur dalam Pasal 70 PMK 184/2015. Kata Kunci: Self assessment system, Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	30 Aug 2023 07:30
Last Modified:	30 Aug 2023 07:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30823

Actions (login required)

View Item