PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT INSENTIF PAJAK TERHADAP KOPERASI SELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS KOPERASI SAWIT BORNEO AGROSINDO SENTOSA KABUPATEN TANAH LAUT)

Akroma, Ahmad Roni (2023) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT INSENTIF PAJAK TERHADAP KOPERASI SELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS KOPERASI SAWIT BORNEO AGROSINDO SENTOSA KABUPATEN TANAH LAUT). Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302100007_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)

Abstract

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mendapat perhatian baik dari pemangku kebijakan maupun akademisi adalah peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan usaha UMKM yang mempunyai struktur modal terbatas, berupa insentif pajak yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. PP Nomor 23 Tahun 2018 menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan memberi insentif pajak kepada wajib pajak UMKM, yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar setahun, berupa pengurangan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%. Adanya insentif pajak ini dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak UMKM sehingga dapat memangkas pengeluaran UMKM, namun dibalik pemberian insentif PPh bagi UMKM, ternyata tidak secara otomatis dinikmati oleh seluruh UMKM, termasuk Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut yang tidak dapat menikmati intensif pajak tersebut. Penelitian ini mengunakan pendekatan secara Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini mengunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa pejabat yang ada di Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut, akademisi, serta pegawai pajak di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder, diantaranya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode pengumpulan data meliputi: Wawancara Mendalam dan Studi dokumen, dengan metode analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian ini Pertama, Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun secara objektif untuk mendapatkan intensif pajak dengan pambayaran pajak penghasilan 0,5%. Dari perspektif bisnis koperasi, intensif pajak akan mengurangi beban biaya operasional koperasi, sehingga dapat menopang keberlangsungan usaha koperasi. Dampak nya adalah tujuan dari Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut dalam meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan anggota maupun masyarkat secara umum akan tercapai dan sebaliknya. Kedua, Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kab. Tanah Laut, tidak dapat menikmati fasilitas dari pemerintah berupa pemberian intensif pajak sebagaimana yang tertuang pada PP Nomor 23 Tahun 2018, pihak koperasi harus membayar PPh 23 sebagaimana intruksi dari fiskus atau pegawai pajak. Semenjak tahun 2020 koperasi diwajibkan untuk menghitung PKP, setelah pihak DJP menganalisis dan memverifikasi laporan keungan dari koperasi serta melihat adanya kegiatan pengiriman barang ke Pabrik, yang pada akhirnya koperasi dibebani PPh senilai 22% per tahunnya dari laba bersih. Tentu hal ini memberatkan pengelola koperasi mengingat koperasi hanya menerima penghasilan berupa fee dari petani Rp 5 / kg penjualan TBS. Intensif pajak dari pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, jelas tidak dapat dinikmati oleh pihak koperasi akibat perspektif yang berbeda dari pegawai DJP. Kata Kunci: Intensif Pajak, Keadilan sistem Pajak, Koperasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	30 Aug 2023 07:29
Last Modified:	30 Aug 2023 07:29
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30822

Actions (login required)

View Item