FORMULASI PENEGAKAN HUKUM PECANDU NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN

Wahyudi, Achmad Denny (2023) FORMULASI PENEGAKAN HUKUM PECANDU NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302100001_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB)

Abstract

Mengenai tindak pidana narkotika, sebagaimana disebutkan saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu penge¬tahuan. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman pidana yang tinggi dan berat. Selain hukuman pidana penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai sarana penal untuk menanggulangi tindak pidana narkotika, diatur mengenai permasalahan delik narkotika. setiap penjatuhan sanksi pidana harus dapat memberikan manfaat bagi pelaku tindak pidana secara pribadi, yakni dapat memperbaiki kesalahan si pelaku dan membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan Penelitian: untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan hukum pidana positif; untuk menelaah dan menganalisis kelemahan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan hukum pidana positif dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada hukum positif terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 - Pasal 148. Terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum adanya penjatuhan pidana mati di samping pidana penjara dan pidana denda, akan tetapi mekanisme yang ditetapkan, terhadap penjatuhan pidana mati juga harus dibarengi dengan pidana denda. Kelemahan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana : dalam hal perumusan sanksi pidana, yakni kebanyakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan secara kumutatif, dalam perumusan kumulasi yang paling banyak adalah antara pidana penjara dan denda yang cukup besar, terkait masalah ancaman pidana, yakni : ada delik yang yang diberi ancaman pidana minimal khusus yang merupakan penyimpangan dari sistem KUHP. 3. Dalam rangka formulasi kebijakan sanksi khususnya bagi pengguna narkotika kedepan yaitu dengan menerapkan sansi tindakan perlu mempertimbangkan jenis atau bentuk dari sanksi tindakan yang tepat dan bermanfaat dalam rangka menyelamatkan penyalaguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu). Kata Kunci : Narkotika, Sanksi, Formulasi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	31 Aug 2023 06:51
Last Modified:	31 Aug 2023 06:51
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30817

Actions (login required)

View Item