KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON

Sagimo, Sagimo (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302000209_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)

Abstract

Korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan sikap anti korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Cirebon; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologi dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan di Kabupaten Cirebon dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori kebijakan hukum pidana. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi melaksanakan beberapa proses atau tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu dengan upaya atau kebijakan yang komprehensif serta reformasi administrasi secara menyeluruh dalam bentuk privatisasi, deregulasi, dan desentralisasi. Selain daripada itu upaya pendampingan melalui program TP4D dan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan cara dan solusi yang tepat dalam upaya mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah kompleksitas kasus korupsi, kendala waktu, intensitas pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas, merebaknya kasus korupsi melalui kebijakan publik, dan faktor kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah. Adapun solusi dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah pengadaan personal yang memiliki kualitas sebagai jaksa dalam bidang pidana khusus (pidana korupsi), mengadakan pendidikan khusus bagi para jaksa yang ditugaskan dan penguasaan teknis penyidikan tindak pidana khusus. Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pemberantasan Korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	30 Aug 2023 07:07
Last Modified:	30 Aug 2023 07:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30815

Actions (login required)

View Item